Bertemu Pangeran MBS, Trump Ajak Saudi Berdamai dengan Israel

Rabu, 19 November 2025 - 03:03:00 WIB

Donald Trump menerima kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Gedung Putih, Selasa (18/11) (Foto: AP)

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerima kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di Gedung Putih, Selasa (18/11/2025). Keduanya membahas berbagai isu, salah satunya Perjanjian Abraham, kesepakatan normalisasi hubungan antara negara-negara Muslim dengan Israel.

Perjanjian Abraham diinisiasi Trump sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden AS. Empat negara Arab pada 2020 dan 2021 telah menormalisasi hubungan dengan Israel yakni Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko.

5 Drone Tempur yang Dipakai Negara Superpower, Mana yang Paling Efektif?

Tahun ini Azerbaijan juga berkomotmen untuk bergabung dalam perjanjian damai dengan Israel tersebut, meski negara itu sebenarnya sudah memiliki hubungan dengan Israel sejak lama.

Trump mengatakan telah melalukan diskusi yang baik mengenai potensi bergabungnya Arab Saudi dalam Perjanjian Abraham dengan Pangeran MBS. Meski demikian tidak ada komitem apa pun yang dicapai.

Uni Emirat Arab Ancam Turunkan Hubungan dengan Israel, Perjanjian Abraham di Ujung Tanduk

“Saya tidak ingin menggunakan kata komitmen, tapi kami telah berdiskusi dengan sangat baik tentang Perjanjian Abraham. Kami membahas solusi satu negara, dua negara," kata.Trump, merujuk pada kemerdekaan Palestina, syarat yang diberikan Saudi kepada Israel untuk menormalisasi hubungan.

Trump melanjutkan akan membahas soal Perjanjian Abraham lagi dengan Saudi di waktu mendatang.

Alasan Netanyahu Nominasikan Trump Raih Nobel Perdamaian, Singgung Perjanjian Abraham

"Saya kira Anda memiliki kesan yang sangat baik terhadap Perjanjian Abraham,” kata Trump di awal pertemuannya dengan pemimpin de facto Saudi itu.

Pangeran MBS berkali-kali menegaskan Saudi tak akan berdamai dengan Israel sampai negara Paleatina berdiri, syarat yang tampaknya tak akan terwujud selama Israel berada di bawah kepemimpinan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Editor: Anton Suhartono