China Curiga Ada Praktik Hukum Rimba di Gaza: Negara Kuat Tindas yang Lemah!

NEW YORK, iNews.id - China mendesak masyarakat internasional untuk menyelidiki dugaan praktik "hukum rimba" yang diterapkan negara-negara kuat di tengah perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.  Pemerintah China juga menawarkan kesediaannya untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan kerja sama.

"Masyarakat internasional harus menyelidiki (paktik) hukum rimba, di mana negara-negara lebih kuat menindas negara-negara lemah," ujar Perwakilan China untuk Dewan Keamanan PBB (DK PBB) Fu Cong, dalam debat tentang 'Mempromosikan Perdamaian dan Keamanan Internasional melalui Multilateralisme dan Penyelesaian Sengketa secara Damai', dikutip Rabu (23/7/2025).

Baca Juga

Wanita AS Lahir Tanpa Otak Rayakan Ultah ke-20, Padahal Prediksi Dokter Hanya Bertahan Hidup 4 Tahun

Dia menambahkan, menggunakan kekuatan atau sanksi untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan negara-negara besar seringkali terbukti kontraproduktif.

"Dialog dan kerja sama adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa," ujarnya.

Baca Juga

Israel Tangkap Kepala Rumah Sakit Lapangan Gaza, Tembaki Mobil hingga Tewaskan 2 Orang

Beijing, kata dia, siap dan tersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat internasional guna menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, termasuk Palestina dan Ukraina.

Fu melanjutkan, resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dalam arti dan semangat karena kedaulatan dan integritas setiap negara harus dihormati.

Seorang diplomat Korea Selatan untuk PBB menyerukan keterlibatan negara-negara di kawasan untuk menyelesaikan sengketa melalui diplomasi dan "jasa baik".

Dia menyerukan penerapan "diplomasi preventif" dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya sengketa dan mencapai perdamaian berkelanjutan.

Sementara itu perwakilan Thailand mendesak penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas semua negara dengan mengadopsi kebijakan "non-intervensi". Dia juga mendukung upaya PBB untuk menyelesaikan konflik regional dan global.

Editor: Anton Suhartono