China Desak AS Bayar Utang ke PBB Rp36 T, AS: Pengalihan Isu Virus Corona
NEW YORK, iNews.id - China menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk memenuhi kewajiban membayar iuran tahunan.
Namun China lebih menekankan kepada Amerika Serikat (AS) yang berutang sekitar 2,5 miliar dolar atau sekitar Rp36,5 triliun.
"Pada 14 Mei, total yang belum dibayar di bawah anggaran rutin PBB dan anggaran pemeliharaan perdamaian masing-masing mencapai 1,63 miliar dan 2,14 miliar dolar AS," bunyi pernyataan China itu, mengutip laporan Kantor Sekretaris Jenderal PBB, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (16/5/2020).
China lalu mengungkit AS sebagai negara yang memiliki utang terbesar dalam 2 tahun terakhir, masing-masing 1,165 miliar dan 1,332 miliar dolar AS.
Cuitan Misi AS di PBB soal Taiwan dan Virus Corona Ini Bikin China Murka
AS merupakan penyumbang terbesar bagi PBB, yakni 22 persen dari biaya operasional tahunan organisasi tersebut yakni 3 miliar dolar serta 25 persen dari total biaya operasional pemeliharaan perdamaian yakni 6 miliar dolar.
Sebenarnya kontribusi AS untuk anggaran pemeliharaan perdamaian sebesar 27,89 persen, namun Kongres pada 2017 mengamanatkan kepada Presiden Donald Trump agar memangkasnya menjadi 25 persen saja. Itu berarti AS menghemat 200 juta dolar per tahun.
PBB dan Pemimpin Dunia Berkomitmen Hadirkan Vaksin Virus Corona Segera
Menanggapi pernyataan itu, misi AS di PBB menepis seruan tersebut dengan mengatakan China ingin mengalihkan perhatian dari kehebohan wabah virus corona. Disebutkan, China ingin menutup-nutupi kesalahan mereka dalam menangani krisis Covid-19.
"Amerika Serikat baru-baru ini membayar 726 juta dolar untuk pemeliharaan perdamaiannya, dan akan membayar sebagian besar utang pada akhir tahun kalender,” bunyi pernyataan.
Total tunggakan AS untuk pemeliharaan perdamaian adalah 888 juta dolar.
Pada Kamis (14/5/2020), sekitar 50 dari total 193 negara anggota PBB, termasuk China, melunasi kontribusi mereka. China merupakan negara penyumbang terbesar kedua setelah AS yakni membayar sekitar 12 persen dari totalbiaya operasional PBB dan sekitar 15 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian.
Editor: Anton Suhartono