China Klaim Usir Kapal Perang Amerika di Laut China Selatan

BEIJING, iNews.id - China mengklaim telah mengusir kapal perang Amerika Serikat (AS) yang memasuki perairannya di dekat Kepulauan Paracel, Laut China Selatan, secara ilegal, Senin (12/7/2021).

Komando Armada Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menyatakan, kapal perusak USS Benfold memasuki perairan China tanpa izin. Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan serta mengganggu stabilitas di Laut China Selatan.

Israel dan Lebanon Gelar Perundingan Langsung Pertama dalam Beberapa Dekade

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan tindakan provokatif seperti ini," bunyi pernyataan, dikutip dari Reuters.

Namun keputusan China itu bertentangan dengan putusan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, Belanda, pada 12 Juli 2016 bahwa China tidak memiliki hak atas Laut China Selatan. China mengabaikan putusan itu.

Kelompok Kapal Induk China Gelar Latihan di Laut China Selatan, Peringatan bagi AS

Sementara itu Angkatan Laut (AL) AS menyatakan, pelayaran USS Benfold sudah sesuai hukum internasional, kapal memiliki hak kebebasan dan navigasi di sekitar Kepulauan Paracel.

"Di bawah hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, kapal-kapal semua negara, termasuk kapal perang, memiliki hak melintas secara damai di wilayah laut (negara lain). Dengan terlibat dalam lintas damai tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya atau meminta izin dari salah satu pihak yang mengklaim, Amerika Serikat menentang pembatasan yang diberlakukan oleh China, Taiwan dan Vietnam," kata AL AS.

Makin Panas, Presiden Filipina Duterte Siap Kirim Kapal Perang ke Laut China Selatan

Ratusan pulau, terumbu karang, dan atol di Laut China Selatan menjadi obyek sengketa China, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. China mengklaim hak atas sumber daya dengan berpegangan pada sembilan garis putus-putus yang mencakup sebagian besar wilayah perairan tersebut.

"Dengan melakukan operasi ini, Amerika Serikat menunjukkan bahwa perairan itu berada di luar apa yang dapat diklaim secara sah oleh China sebagai wilayah lautnya dan bahwa garis pangkal yang diklaim China di sekitar Kepulauan Paracel tidak sesuai dengan hukum internasional," kata Angkatan Laut AS.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan, kebebasan laut adalah kepentingan abadi bagi semua negara.

"Tidak ada tatanan maritim berbasis aturan di bawah ancaman yang lebih besar daripada di Laut China Selatan. Republik Rakyat China terus memaksa dan mengintimidasi negara-negara Asia Tenggara, mengancam kebebasan navigasi di jalur global yang kritis ini," ujarnya.

Dalam putusannya pada 2016, Pengadilan Arbitrase Den Haag juga menyatakan, China mengganggu hak penangkapan ikan oleh Filipina di Scarborough Shoal serta melanggar hak kedaulatan negara tersebut dengan mengeksplorasi minyak dan gas di dekat Reed Bank.

Editor: Anton Suhartono