Demi Harga Diri, Negara Afrika Ini Balas Trump Larang Warga AS Masuk

KIGALI, iNews.id - Chad membalas Amerika Serikat (AS) dengan melarang warga dari Negeri Paman Sam masuk ke negaranya. Ini merupakan pembalasan setelah Donald Trump pada pekan lalu meneken proklamasi presiden yang melarang warga dari 12 negara masuk AS.

Aturan Trump tersebut berlaku efektif mulai Senin (9/6/2025) waktu AS.

Baca Juga

2 WNI Tewas dalam Kebakaran Mengerikan 7 Apartemen Hong Kong yang Renggut 44 Orang

Presiden Chad Mahamat Idriss Deby membalas dengan menghentikan penerbitan visa bagi warga AS.

"Saya telah menginstruksikan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip timbal balik dan menghentikan penerbitan visa bagi warga Amerika Serikat," kata Deby, dalam posting-an di media sosial X, seperti dikutip dari Anadolu.

Baca Juga

Trump Larang Masuk Warga dari 12 Negara, Salah Satunya dari Asia Tenggara

Dia menegaskan harga diri dan martabat Chad tak bisa dihargai dengan materi.

"Chad tidak punya pesawat untuk dihadiahkan atau miliaran dolar untuk diberikan, tapi punya martabat dan harga diri," ujarnya.

Baca Juga

Trump Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing, Begini Tanggapan Kampus

Trump pada Rabu pekan lalu meneken proklamasi larangan masuk terhadap warga dari 12 negara. Dia berdalih langkah tersebut bertujuan untuk melindungi AS dari ancaman teroris asing serta keamanan lainnya. 

Baca Juga

Trump Teken Aturan Larang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing

Negara-negara yang terkena dampak adalah Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Selain itu AS juga membatasi ketat masuknya warga dari tujuh negara, yakni Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.

Dia menambahkan, daftar tersebut bersifat dinamis, bisa direvisi termasuk ada penambahan negara.

Negara-negara yang menjadi sasaran dianggap sebagai tempat berlindung teroris dalam skala besar. 

Trump juga menuduh pemerintahan negara-negara tersebut gagal bekerja sama dalam menegakkan keamanan visa serta tidak mampu memverifikasi identitas pelancong, pencatatan riwayat kriminal, serta tingginya angka pelanggaran visa di AS.

Editor: Anton Suhartono