Donald Trump Tandatangani UU Sanksi Atas Penindasan Muslim Uighur di China

Arif Budiwinarto ยท Kamis, 18 Juni 2020 - 17:04 WIB
Donald Trump Tandatangani UU Sanksi Atas Penindasan Muslim Uighur di China

Presiden AS Donald Trump menyetujui UU sanksi atas penindasan Muslim Uighur di China

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani Undang-Undang (UU) sanksi atas penindasan Muslim Uighur di China. UU tersebut diteken di tengah rumor Trump meminta pemimpin China membantunya memenangi Pilpres 2020.

Dilansir dari Reuters, Kamis (18/6/2020), UU yang ditandatangani tersebut untuk pertama kalinya menyerukan sanksi terhadap anggota Politbro Tinggi China, Sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, yang diklaim bertanggung jawab atas 'pelanggaran berat hak asasi manusia.'

Rancangan UU yag telah disahkan oleh Kongres AS itu ditujukan sebagai pesan tegas kepada China mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terlibat atas penindasan Muslim Uighur di Xianjiang.

Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat menuding pejabat Beijing melakukan penindasan pada lebih dari satu juta Muslim Uighur di Xinjiang. Program kamp vokasi (kejuruan) yang dijalankan pemerintah China bagi Muslim Uighur dianggap sebagai kedok dalam upaya menghapus budaya dan agama mereka.

UU yang telah diteken Trump juga menyerukan perusahaan-perusahaan AS di Xinjiang agar tidak menggunakan suku cadang yang dibuat oleh para tenaga kerja paksa.

Pengesahan UU yang diklaim pro-Muslim Xinjiang itu justru menimbulkan kebingungan di kalangan politisi negeri Paman Sam. Sebab, di saat bersaman Mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton, menyebut Trump meminta bantuan Presiden China, Xi Jinping, untuk membantunya memenangi Pilpres 2020.

Dalam buku The Room Where It Happened yang akan diluncurkannya pada 23 Juni mendatang, Bolton juga menulis bahwa Trump mendukung Xi Jinping membangun kamp-kamp konsentrasi bagi kelompok minoritas di China.

Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Gedung Putih mengenai pernyataan Bolton.

Editor : Arif Budiwinarto