Efisiensi Anggaran, Vietnam Pangkas 5 Kementerian dan Jumlah PNS

HANOI, iNews.id - Pemerintah Vietnam akan memangkas lima kementerian untuk efisiensi. Dampaknya, parlemen Majelis Nasional juga memangkas dua komite yang bermitra dengan lima kementerian tersebut.

Pemangkasan ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi organisasi yang telah disetujui Komite Sentral Partai Komunis Vietnam pada akhir Januari lalu. Langkah ini juga upaya lebih luas untuk merampingkan pemerintahan serta meningkatkan efisiensi operasional.

Zionis Merespons Niat Turki Tangkap Netanyahu: Israel Kuat dan Tak Kenal Takut!

Rencana restrukturisasi tersebut mencakup peleburan di dalam pemerintahan. Kementerian Perencanaan dan Investasi akan bergabung dengan Kementerian Keuangan sehingga menjadi Kementerian Keuangan

Dikutip dari VnExpress International, Kementerian Konstruksi dan Kementerian Perhubungan akan bergabung menjadi Kementerian Konstruksi, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan bergabung dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Di Vietnam Mobil Terobos Lampu Merah Didenda Rp12 Juta, Bagaimana di Indonesia?

Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian Sains dan Teknologi akan dikonsolidasikan di bawah Kementerian Sains dan Teknologi.

Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan Sosial diintegrasikan ke dalam Kementerian Dalam Negeri.

Namun ada kementerian baru yakni Kementerian Etnis dan Agama. Kementerian ini dibentuk didasarkan badan pemerintah sebelumnya, yakni Komite Urusan Etnis Minoritas. Tugasnya mengambil alih peran negara dalam urusan agama yang sebelumnya dilakoni Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian, perubahan ini akan mengurangi jumlah total kementerian pemerintah sebanyak lima.

Struktur kepolisian lokal juga akan berubah dengan fokus pada penguatan operasi tingkat komune dan pengurangan departemen kepolisian tingkat kota, kecuali di kepulauan di mana kantor polisi akan tetap ada karena tidak adanya unit administratif tingkat komune.

Parlemen Majelis Nasional juga akan mengalami perubahan struktural. Komite Urusan Luar Negeri akan dibubarkan, tanggung jawabnya akan diserahkan kepada Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional, Kantor Majelis Nasional, dan Kementerian Luar Negeri.

Ini akan berdampak pada penggantian nama Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional menjadi Komite Pertahanan, Keamanan, dan Urusan Luar Negeri Nasional.

Penggabungan lainnya termasuk Komite Hukum dan Komite Kehakiman yang akan membentuk Komite Hukum dan Kehakiman, serta Komite Ekonomi dengan Komite Keuangan dan Anggaran yang berwujud Komite Ekonomi dan Keuangan.

Beberapa komite lain juga akan dilebur.

Secara keseluruhan, perubahan ini akan mengurangi jumlah komite Majelis Nasional sebanyak dua.

Dengan restrukturisasi ini, jumlah kementerian dan lembaga setingkat kementerian susut menjadi 17 dari sebelumnya 22. Selain itu entitas yang berafiliasi dengan pemerintah 5.

Perdana Menteri Chinh juga mengarahkan kementerian dan lembaga yang tidak mengalami penggabungan untuk mengurangi divisi internal setidaknya 15 hingga 20 persen. Entitas yang digabungkan akan menghadapi target pengurangan yang lebih tinggi, yaitu 35 hingga 40 persen.

Tujuannya untuk mengurangi jumlah PNS yang menerima gaji dari anggaran negara setidaknya 20 persen. Sasaran ini merupakan bagian dari rencana untuk menata ulang dan menyederhanakan struktur kementerian, kantor wilayah, kantor cabang, dan daerah sesuai dengan peta jalan implementasi yang diuraikan dalam Keputusan No 178/2024/ND-CP.

Editor: Anton Suhartono