Erdogan Ingin Konstitusi Turki Diubah Lagi, untuk Apa?

ANKARA, iNews.id – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada awal pekan ini menyatakan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa beserta para sekutu nasionalisnya mungkin mulai bekerja untuk menyusun konstitusi baru. Langkah itu kurang dari empat tahun setelah Turki merombak konstitusi sebelumnya untuk memberikan kekuasaan besar pada presiden.

Pada 2017, Turki melakukan amendemen konstitusi yang membuat negara itu beralih dari demokrasi parlementer ke sistem presidensial eksekutif, meski perubahan tersebut mendapat reaksi keras dari partai oposisi dan kalangan pengkritik pemerintah.

Maduro: AS Ingin Ubah Rezim di Venezuela dan Menjadikannya Negara Jajahan!

Erdogan terpilih sebagai presiden di bawah sistem baru itu pada 2018, dengan kekuatan eksekutif luas yang digambarkan oleh partai-partai oposisi sebagai “rezim tunggal”. AKP dan sekutunya, Partai Gerakan Nasionalis (MHP), membela sistem tersebut. Mereka mengatakan, sistem presidensial dapat menciptakan aparatur negara yang ramping.

“Mungkin, sudah waktunya Turki untuk sekali lagi membahas konstitusi baru,” kata Erdogan usai rapat kabinet di Ankara, Senin (1/2/2021), dikutip Reuters.

Erdogan Kunjungi Indonesia pada 2021, Bentuk Dewan Strategis Tingkat Tinggi

“Jika kami (AKP) mencapai kesepakatan dengan mitra aliansi kami, kami dapat bergerak untuk (menyusun) konstitusi baru di masa mendatang,” ujarnya.

Menurut Erdogan, upaya amendemen konstitusi itu harus berlangsung transparan dan diketahui publik.

AS Beri Sanksi ke Turki, Erdogan: Aliansi Macam Apa Ini?

Pernyataan Erdogan kali ini muncul beberapa minggu setelah pemimpin MHP, Devlet Bahceli, menyarankan perubahan konstitusi untuk melarang Partai Demokratik Rakyat (HDP) pro-Kurdi. Partai itu dianggap mengusung separatisme.

Namun, usulan Bahceli itu dikecam HDP. Partai itu menilai wacana pelarangan tersebut sebagai upaya untuk membungkam enam juta suara rakyat etnik Kurdi yang hidup di Turki.

Bahceli telah lama menjadi pengkritik keras HDP. Seperti Erdogan, politikus itu menuduh HDP terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok militan yang memicu pemberontakan selama 36 tahun di Turki Tenggara. Namun, HDP membantah tuduhan itu.

“Menyusun konstitusi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan di bawah bayang-bayang kelompok yang terkait dengan organisasi teroris (PKK) dengan orang-orang yang ikatan mental dan emosionalnya putus dengan negara mereka,” kata Erdogan, tanpa menyebut langsung HDP sebagai partai yang terkait dengan PKK.

Editor: Ahmad Islamy Jamil