Facebook Tolak Beri Data Komunikasi Pejabat Myanmar Terkait Pembantaian Muslim Rohingya

Anton Suhartono ยท Senin, 10 Agustus 2020 - 09:23 WIB
Facebook Tolak Beri Data Komunikasi Pejabat Myanmar Terkait Pembantaian Muslim Rohingya

Facebook menolak permintaan Gambia untuk memberikan data komunikasi para pejabat militer dan kepolisian Myanmar terkait pembantaian muslim Rohingya (Foto: AFP)

WASHINGTON, iNews.id - Facebook menolak permintaan untuk merilis posting-an dan isi pesan komunikasi yang dilakukan anggota militer dan polisi Myanmar terkait genosida muslim Rohingya.

Permintaan itu disampaikan Gambia, negara Afrika yang menggugat Myanmar ke Pengadilan Internasional (ICJ) pada tahun lalu atas tuduhan melanggar Konvensi Genosida Tahun 1948.

Facebook pun mendesak Pengadilan Distrik Columbia Amerika Serikat untuk menolak permintaan tersebut dengan alasan berpotensi melanggar undang-undang yang melarang perusahaan layanan komunikasi elektronik untuk mengungkap isi komunikasi pengguna.

Facebook menyebut permintaan tersebut disampaikan pada Juni lalu. Gambia meminta semua dokumen dan isi pesan komunikasi yang dilakukan pejabat militer dan polisi Myanmar. Gambia juga meminta akses khusus dan tidak terbatas ke akun para pejabat militer dan kepolisian Myanmar.

Jaksa Agung Gambia Dawda Jallow mengatakan dia masih diberi pengarahan mengenai masalah ini sehingga belum bisa berkomentar.

Gambia, mewakili negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menyeret Myanmar ke Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, tahun lalu. Pengadilan pun mengabulkan serangkaian langkah darurat yang diminta oleh Gambia. Dalam putusannya pada Januari 2020, Pengadilan Internasional memerintahkan Myanmar mengambil semua langkah untuk mencegah dugaan genosida terhadap muslim Rohingya.

Pengadilan juga memerintahkan Myanmar melaporkan kembali dalam waktu 4 bulan dan kemudian setiap 6 bulan mengenai perkembangan tindakan yang harus diambil.

Tuduhan merujuk pada tindakan keras militer Myanmar pada 2017, yakni pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran, yang mengakibatkan sekitar 740.000 muslim Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh.

Sementara itu otoritas Myanmar berdalih mereka sedang memerangi pemberontakan dan membantah telah melakukan kekejaman sistematis.

Pada 2018, penyelidik HAM PBB menyebut, Facebook turut berperan dalam menyebarkan ujaran kebencian yang memicu kekerasan terhadap muslim Rohingya. Setelah itu Facebook menyatakan memblokir ujaran kebencian di Myanmar. Perusahaan juga memblokir akun milik beberapa pejabat militer Myanmar.

Editor : Anton Suhartono