Hamas Tolak Pasukan Asing Masuk Gaza: Kami yang Tentukan Nasib Sendiri!

DUBAI, iNews.id - Kelompok perlawanan Palestina Hamas menolak masuknya pasukan asing mana pun dan atas nama lembaga apa pun ke Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan Hamas di tengah maraknya pembicaraan membahas pemerintahan Gaza pasca-perang.

Hamas menegaskan, nasib Gaza akan ditentukan oleh rakyatnya, tak melibatkan negara atau lembaga asing.

Baca Juga

Putin: 'Babi-babi Eropa Ingin Pesta atas Runtuhnya Rusia, tapi...'

"Rakyat Palestina tak akan mengizinkan perlindungan atau penerapan solusi eksternal apa pun,”  bunyi pernyataan, dikutip dari Reuters, Jumat (5/7/2024).

Sebelumnya Pemerintah Otoritas Palestina juga menyampaikan pernyataan serupa. Pembentukan pemerintahan apa pun di Jalur Gaza yang melibatkan kekuatan asing akan ditolak. 

Baca Juga

MUI Desak Pemerintah Setop Keran Ekspor-Impor dengan Israel

“Tidak ada legitimasi bagi kehadiran asing di Wilayah Palestina. Hanya rakyat Palestina yang bisa memutuskan siapa yang memerintah serta mengatur urusan mereka,” kata Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dia juga menegaskan, pembentukan koloni serta kebijakan penjajah Israel yang berupaya memindahkan penduduk Gaza melalui pembantaian berdarah tidak sah.

Baca Juga

Israel Caplok 12,7 Juta Meter Persegi Tanah Palestina di Tepi Barat, Terbesar dalam 30 Tahun!

“Kami tidak akan menerima atau membiarkan kehadiran orang asing di tanah kami, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza,” ujarnya.

Isu Palestina, lanjut dia, merupakan adalah masalah negara, tak terkait dengan bantuan kemanusiaan. 

Baca Juga

Palestina Tolak Mentah-Mentah Keterlibatan Asing dalam Pemerintahan Gaza Pasca-Perang

"Ini adalah tujuan suci dan isu sentral bagi rakyat Arab,” tuturnya.

Stasiun televisi Israel, mengutip seorang sumber pejabat keamanan, melaporkan tentara Zionis akan tetap berada di Jalur Gaza sampai pasukan internasional menggantikan mereka. Penerapan itu bisa memakan waktu beberapa bulan.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Yoav Gallant juga membahas soal pemerintahan Gaza pasca-perang dengan para pejabat AS. Mereka sepakat tak memasukkan Hamas dalam pemerintahan, melainkan penguasa Palestina di Tepi Barat yang sudah direformasi.

Pengabaian Hamas dari kancah politik Palestia ditentang faksi apa pun, termasuk pemerintahan di Tepi Barat yang dikuasai Fatah.

Editor: Anton Suhartono