Hari Ini PM Belanda Pidato Meminta Maaf atas Perbudakan di Masa Penjajahan

DEN HAAG, iNews.id - Perdana Menteri Belanda Mark Rutte akan menyampaikan pidato permintaan maaf atas peran negaranya dalam perbudakan di masa penjajahan. Sejarawan memperkirakan para pedagang Belanda mengirim 500.000 lebih warga Afrika untuk dijadikan budak di Amerika Serikat, Brasil, dan negara Karibia.

Banyak warga Belanda bangga dengan sejarah dan kehebatan angkatan laut negara itu di masa lalu, khususnya dalam mendukung perdagangan. Belanda mejelajahi banyak negara, hingga ke Asia, dengan dalih berdagang. Bersamaan dengan itu, Belanda menerapkan praktik perdagangan budak, yakni oleh Perusahaan Hindia Barat Belanda dan Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang menjadi sumber utama kekayaan nasional.

Menhan Inggris Sesumbar Akan Menculik Presiden Rusia Vladimir Putin

Permintaan maaf tersebut juga disampaikan di tengah kecaman luas tentang praktik penjajahan masa lalu negara itu, termasuk desakan agar negara itu mengembalikan karya seni yang dijarah.

Permintaan maaf Rutte, kemungkinan disampaikan pada Senin sore waktu setempat, mendapat kritikan dari kelompok tertentu. Mereka berpandangan permintaan maaf itu seharusnya disampaikan Raja Willem-Alexander. Lokasinya pun bukan di Kota Den Haag, melainkan di bekas wilayah jajahan, Suriname, pada 1 Juli 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan 160 tahun gerakan melenyapkan Belanda.

Pemerintah Belanda Meminta Maaf atas Perbudakan pada Masa Penjajahan

Roy Kaikusi Groenberg dari Yayasan Honor and Recovery Suriname, organisasi Afro-Suriname berbasis di Belanda, mengatakan Belanda tak mengajak para aktivis yang merupakan keturunan budak, berkonsultasi mengenai pidato permintaan maaf tersebut.

Silveria Jacobs, perdana menteri Sint Maarten, negara di Karibia yang berada di bawah kekuasaan Belanda, mengatakan tidak akan menerima permintaan maaf tersebut karena tak diajak bicara lebih dulu.

Sebuah tim panel yang dibentuk di Belanda pada 2020 mengungkap partisipasi Belanda dalam perbudakan di masa perang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada 2021, panel itu merekomendasikan kepada Pemerintah Belanda untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi. Belanda mengakui perdagangan manusia transatlantik abad pada ke-17 hingga 19 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Saat itu Belanda juga meminta maaf.

Rutte, dalam pernyataannya pada pekan lalu, menerima rekemendasi permintaan maaf soal perbudakan, namun mengenyampingkan desakan memberikan ganti rugi. Namun Belanda akan menggelontorkan dana untuk pemulihan sebesar 200 juta euro, khususnya untuk pendidikan.

"Ini tentang proses di mana Anda bicara tentang pemulihan, yang artinya bersama-sama mengakui masa lalu dan konsekuensinya di masa sekarang, tapi bukan, sebut saja gaji yang belum dibayar," kata Rutte.

Editor: Anton Suhartono