Heboh Wilayah Sabah Diklaim Kesultanan Sulu Filipina, PM Malaysia: Ini Masalah Kedaulatan

KUALA LUMPUR, iNews.id - Pemerintah Malaysia menegaskan tak akan mengakui klaim dari pihak mana pun soal status kepemilikan Negara Bagian Sabah. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan wilayah yang berada di Pulau Kalimantan itu tetap menjadi bagian dari Malaysia.

"Pemerintah Malaysia menganggap serius masalah kedaulatan nasional, termasuk kedaulatan dan integritas Sabah di Malaysia," kata Ismail, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (19/3/2022).

Baca Juga

Kakak dan Adik Kandung Lakukan Hubungan Sedarah hingga Miliki Bayi, Hebohkan Malaysia

Dia menegaskan, klaim dari pihak tertentu yang mengakui sebagai pemilik Sabah adalah ilegal dan melanggar hukum.

Pernyataan itu disampaikan setelah Pengadilan Arbitrase Prancis di Paris memerintahkan pemerintah Malaysia untuk membayar 62,59 miliar ringgit atau sekitar Rp214 triliun kepada kelompok yang menyebut dirinya keturunan Kesultanan Sulu. Mereka memerintah di pulau-pulau Sulu yang kini bagian dari Mindanao, Filipina.

Baca Juga

Malaysia Transisi ke Fase Endemi Covid-19 Mulai April

Kesultanan Sulu menyewakan Sabah kepada satu perusahaan Inggris pada 1878, kemudian wilayah itu masuk pangkuan Malaysia.

Baca Juga

Tak Ingin Kena Getah, Malaysia Larang Kapal Tanker Rusia yang Dijatuhi Sanksi AS Merapat

Pemerintah Malaysia, lanjut Ismail, telah mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan itu pada 3 Maret di pengadilan Paris.

Menurut Ismail, PBB dan komunitas internasional telah mengakui Sabah sebagai bagian dari Federasi Malaysia sejak 16 September 1963.

Sabah merupakan tempat wisata populer menawarkan keindahan pantai. Wilayah tersebut juga kaya dengan sumber daya alam seperti minyak dan gas, tempat di mana perusahaan minyak Shell dan ConocoPhillips beroperasi.

Bukan hanya itu, Sabah merupakan penghasil minyak sawit terbesar di Malaysia yang menyumbang sekitar 24 persen dari total produksi minyak sawit mentah. Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia, setelah Indonesia.

Editor: Anton Suhartono