Hizbullah Disebut Simpan Amonium Nitrat di Negara Eropa untuk Serangan Teror

WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS) menuding kelompok Hizbullah Lebanon menyimpan bahan kimia di beberapa negara Eropa untuk dijadikan bahan peledak.

Koordinator kontra-terorisme Departemen Luar Negeri AS Nathan Sales, dalam pertemuan virtual yang diselenggarakan Komite Yahudi Amerika, Kamis (17/9/2020), memperingatkan negara-negara Eropa tentang ancaman ini serta mengajak mereka melarang organisasi tersebut.

Baca Juga

Trump Peringatkan Rusia dan China Dapat Mengambil Alih Greenland jika AS Tak Bertindak

Sales menyebut, Hizbullah memindahkan amonium nitrat dari Belgia ke Prancis, Yunani, Italia, Spanyol, dan Swiss, dalam beberapa tahun terakhir dan diduga masih menyimpan bahan tersebut di seluruh Eropa. Namun pernyataannya itu tak disertai bukti.

Amonium nitrat merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan sebagai pupuk, namun bisa juga dijadikan bahan peledak. Bahan ini yang menjadi penyebab ledakan dahsyat yang mengguncang Beirut, Lebanon, pada awal Agustus lalu.

Baca Juga

Presiden Lebanon Sebut Mustahil Ledakan di Beirut akibat Senjata Hizbullah

Menurut Sales, Hizbullah, kelompok yang didukung Iran sejak 2012, mengangkut amonium nitrat ke seluruh Eropa dalam kotak P3K menggunakan kendaraan berpendingin. Dia yakin bahan tersebut masih tersimpan di seluruh Eropa, seperti Yunani, Italia, dan Spanyol.

"Mengapa Hizbullah menimbun amonium nitrat di Eropa. Jawabannya jelas, Hizbullah menaruh senjata-senjata itu sehingga mereka dapat melakukan serangan teror besar kapan pun atau saat bosnya di Teheran memerintahkan," ujar Sales, dikutip dari Associated Press, Jumat (18/9/2020).

Baca Juga

Terungkap! Pembeli Amonium Nitrat yang Sebabkan Ledakan Besar di Beirut

AS menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris sejak 1997, namun beberapa negara membedakan antara sayap militer organisasi dan sayap politik.

Uni Eropa mencantumkan sayap militer Hizbullah yang didukung Iran sebagai kelompok teroris, bukan sayap politik yang telah menjadi bagian dari pemerintahan Lebanon sejak beberapa tahun terakhir. Meski demikian beberapa negara Eropa secara pribadi, seperti Jerman dan Inggris, melarang kelompok tersebut secara keseluruhan.