India Cabut Status Otonomi untuk Kashmir, Pakistan Murka

ISLAMABAD, iNews.id - India mencabut status otonomi penuh atas Kashmir, Senin (5/8/2019), wilayah di perbatasan dengan Pakistan yang menjadi obyek sengketa kedua negara sejak 70 tahun silam. Pakistan mengecam keras keputusan itu, karena merasa Kashmir merupakan bagiannya.

Pencabutan status itu berarti India mengklaim seluruh wilayah berpenduduk mayoritas muslim itu menjadi bagian negaranya.

Hamas Pulangkan Jasad Perwira Israel Letnan Hadar Goldin setelah 11 Tahun Disandera

"Sebagai pihak dalam perselisihan internasional ini, Pakistan akan menggunakan semua opsi yang mungkin untuk melawan langkah-langkah ilegal," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan, dikutip dari AFP.

Keputusan India itu jelas akan menambah ketegangan kedua negara. India dan Pakistan terlibat perang beberapa kali karena Kashmir. Teranyar, kedua negara terlibat pertempuran udara dipicu serangan bom bunuh diri yang menewaskan puluhan tentara India.

Pengumuman pencabutan status otonomi di Kashmir ini disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dia juga mendukung perubahan undang-undang yang mengusulkan wilayah itu dibagi menjadi dua dan langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah langsung memberlakukan pengetatan keamanan dan memotong semua jalur telekomunikasi di Kashmir. Sepekan terakhir, Pemerintah India mengerahkan puluhan ribu tentara ke wilayah di pegunungan itu dengan alasan adanya potensi serangan teror.

Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengatakan kepada parlemen bahwa presiden mengeluarkan dekrit menghapuskan UU Pasal 370 yang memberikan otonomi khusus di Himalaya.

Kashmir dibagi antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan pada 1947. Selama 30 tahun, wilayah yang masuk India berada dalam cengkeraman pemberontakan yang menewaskan puluhan ribu orang.

Pemberontak bersenjata di Kashmir dan penduduk sejak lama berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan atau setidaknya mereka ingin bergabung dengan Pakistan.

Sebenarnya warga Kashmir sudah merasakan aroma pengkhianatan dari pemerintah sejak partai berkuasa yang dipimpin Modi, Partai Bharatiya Janata (BJP), memenangkan pemilu. Partai itu juga menguasai suara mayoritas di parlemen.

BJP bertekad memenuhi janji lama untuk membatalkan hukum soal otonomi. Dengan begitu, orang-orang non-Kashmir yang kebanyakan penganut Hindu bisa membeli tanah di sana.

Langkah ini jelas akan memperburuk situasi keamanan.

"Akan ada reaksi yang sangat kuat di Kashmir. Ini sudah dalam keadaan kacau dan ini hanya akan memperburuknya," kata Wajahat Habibullah, mantan birokrat senior di Jammu dan Kashmir.

Editor: Anton Suhartono