India Terapkan UU Diskriminatif terhadap Muslim, Demonstrasi Pecah di Banyak Kota

GUWAHATI, iNews.id - India pada Senin (11/3/2024) menerapkan undang-undang (UU) kontroversial yang mendiskriminasi umat Islam. Unjuk rasa pun pecah di penjuru negara itu sejak kemarin hingga Selasa (12/3/2024). 

Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang dikuasai partai berkuasa, Bharatiya Janata Party (BJP) beraliran nasionalis-Hindu, menerapkan UU tersebut hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum.

Baca Juga

10 Pangkalan Militer Rahasia di Dunia, dari Bawah Tanah hingga Tersembunyi di Wilayah Antah Berantah

India menerapkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang memberi kemudahan bagi imigran non-Muslim dari tiga negara Asia Selatan berpenduduk mayoritas Muslim untuk mendapat kewarganegaraan India. CAA memberi kemudahan penganut Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen, dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang masuk sebelum 31 Desember 2014 untuk mendapat kewarganegaraan India.

UU ini pertama kali disahkan pada 2019 namun memicu demonstrasi besar-besaran serta kekerasan sektarian yang menewaskan banyak orang. Oleh karena itu pemerintah menunda penerapan UU tersebut.

Baca Juga

Diperkosa Beramai-ramai di India, Turis Spanyol: Mereka Menggiliri Saya sementara yang Lain Menonton

Demonstrasi pecah di kota-kota Negara Bagian Assam dan Tamil Nadu pada Senin malam setelah penerapan peraturan tersebut diumumkan. Tidak ada laporan kerusakan atau bentrokan dengan aparat keamanan. Di Chennai, ibu kota Tamil Nadu, para demonstran melakukan pawai menyalakan lilin sembari meneriakkan slogan-slogan yang menentang UU tersebut.

Sementara itu di Assam, pengunjuk rasa membakar kopian UU tersebut dan meneriakkan yel-yel penentangan. Partai-partai lokal dari oposisi juga menyerukan pemogokan aksi mogok di seluruh Assam pada Selasa.

Baca Juga

Sengketa Rumah Ibadah, Ribuan Umat Hindu Datangi Masjid Gyanvapi India untuk Ibadah

Banyak warga Assam menentang CAA karena khawatir bisa meningkatkan masuknya imigran non-Muslim dari negara tetangga, Bangladesh.

Partai Komunis India (Marxis) yang berkuasa di Kerala juga menyerukan demonstrasi pada Selasa.

Baca Juga

Tokoh Muslim India Desak PM Modi Tak Ubah Masjid Jadi Kuil Hindu

“Kerala akan bersatu dalam menentang undang-undang komunal dan memecah belah ini,” kata Menteri Kepala Kerala, Pinarayi Vijayan, di media sosial X.

Sementara itu pasukan keamanan di New Delhi bersiaga penuh mengantisipasi bentrokan atau aksi kekerasan. Polisi melarang demonstrasi yang melanggar hukum serta menambah kehadiran personel di lokasi-lokasi rawan.

Baca Juga

Pengadilan India Bolehkan Umat Hindu Ibadah di Masjid Gyanvapi gegara Survei Arkeologi

Aktivis HAM dan kelompok Muslim menilai penerapan CAA ditambah dengan usulan pendataan warga negara secara nasional bisa mendiskriminasi 200 juta Muslim di India. Banyak pihak khawatir pemerintah akan menghapus status kewarganegaraan India bagi Muslim tak berdokumen yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan negara.

Editor: Anton Suhartono