Indonesia Tak Punya Mekanisme Terima Pengungsi Gaza melalui Penerbangan Carter

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah memfasilitasi pemindahan warga Gaza ke Indonesia, setelah laporan media Israel Haaretz menyebut Indonesia sebagai salah satu tujuan penerbangan pengungsi Gaza yang dievakuasi menggunakan pesawat carter. 

Isu ini mencuat setelah 153 warga Gaza tiba secara misterius di Afrika Selatan pekan lalu tanpa dokumen resmi maupun status pengungsi dari UNHCR.

Baca Juga

Dokter Wanita Ini Dihukum Penjara 30 Tahun karena Mengkritik Presiden di Grup WhatsApp

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan Indonesia tidak terlibat dalam pemindahan tersebut dan tidak memiliki mekanisme untuk menerima warga Palestina melalui jalur penerbangan carter ataupun skema visa khusus.

“Pemerintah Indonesia tidak pernah memfasilitasi pemindahan warga Gaza atau warga Palestina untuk masuk Indonesia,” ujar Yvonne, Selasa (18/11/2025).

Baca Juga

Penerbangan Misterius Bawa 153 Pengungsi, Afsel Ungkap Upaya Terselubung Kosongkan Gaza

Indonesia Konsisten Menolak Pemindahan Paksa

Yvonne menegaskan Indonesia sejak awal menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Gaza karena bertentangan dengan prinsip solusi dua negara. Menurut dia, perpindahan sebagian warga Gaza ke luar wilayah konflik dilakukan secara mandiri, dibantu oleh sejumlah organisasi kemanusiaan atau lembaga non-pemerintah, tanpa campur tangan pemerintah Indonesia.

Baca Juga

Bukan Hanya Afrika Selatan, Puluhan Warga Gaza Juga Diterbangkan secara Misterius ke Indonesia

“Indonesia tidak terlibat dalam proses tersebut,” tegasnya.

Dia juga mengklarifikasi bahwa pemerintah tengah memverifikasi informasi yang beredar dan memastikan tidak ada penyalahgunaan proses visa. Indonesia tidak memiliki kebijakan penerimaan pengungsi Gaza melalui visa maupun penerbangan carter.

Tidak Ada Jalur Resmi untuk Pengungsi Gaza Masuk Indonesia

Kemlu menekankan bahwa Indonesia memang tidak memiliki mekanisme legal yang memungkinkan pengungsi Palestina masuk melalui jalur penerbangan carter. 

Setiap perpindahan lintas batas warga Palestina berada di bawah kewenangan otoritas setempat dan hanya dapat terjadi jika mendapatkan persetujuan pihak-pihak terkait di lapangan.

“Secara prinsip, setiap pergerakan warga Gaza atau Palestina secara lintas batas adalah kewenangan otoritas setempat dan hanya dapat terjadi apabila mendapat persetujuan pihak-pihak terkait,” kata Yvonne.

Operasi Rahasia Evakuasi: Jejak Lembaga Israel

Menurut laporan Haaretz, evakuasi ratusan warga Gaza ini diatur oleh sebuah lembaga milik Tomer Janar Lind, pria berkewarganegaraan Israel-Estonia. Lembaga tersebut diduga menawarkan “jalur keluar” bagi warga Gaza yang ingin mencari suaka dengan membayar sekitar 2.000 dolar AS per kursi pesawat.

Operasi ini berjalan dengan kedok perusahaan konsultan, memanfaatkan rute dari Bandara Ramon, Israel. Warga Gaza dikumpulkan, dibawa dengan bus menuju perbatasan Kerem Shalom, lalu diterbangkan menggunakan pesawat carter ke sejumlah negara.

Haaretz bahkan menyebut salah satu penerbangan carter asal Rumania yang membawa 57 warga Gaza sempat transit di Budapest sebelum dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Indonesia dan Malaysia.

Diduga Ada Kaitan dengan Badan Militer Israel

Situasi semakin rumit setelah muncul dugaan keterlibatan Cogat, badan militer Israel yang mengatur mobilitas warga Gaza. Haaretz mencatat indikasi bahwa lembaga milik Lind tidak beroperasi sendirian, melainkan memiliki hubungan koordinasi dengan Cogat.

Seorang pejabat militer Israel disebut mengakui bahwa Israel mengawal bus-bus yang membawa warga Gaza menuju Bandara Ramon sebagai bagian dari proses keberangkatan. 
Kepala Cogat Ghassan Alian mengatakan Israel hanya mengizinkan warga Gaza keluar wilayah tersebut jika ada negara ketiga yang menyatakan siap menerima mereka.

Editor: Anton Suhartono