Ini 5 Tuntutan Israel untuk Akhiri Perang Gaza

TEL AVIV, iNews.id - Pemerintah Israel menetapkan lima prinsip atau tuntutan utama yang menjadi syarat untuk mengakhiri serangan ke Jalur Gaza. Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara dalam sidang Kabinet Keamanan Israel, Kamis (7/8/2025) malam waktu setempat.

Rapat tersebut juga mengesahkan rencana pendudukan Kota Gaza meski terjadi perdebatan sengit antara kelompok politik dengan militer Israel.

Partai Demokrat AS Rilis 100 Foto Baru dari Harta Milik Predator Seks Epstein

Rencana tersebut diumumkan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui operasi militer untuk mengepung pejuang Hamas yang bertahan di Kota Gaza, wilayah di bagian utara Jalur Gaza.

Namun langkah ini mendapat penolakan dari Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Eyal Zamir, yang menilai pendudukan kota akan membahayakan nyawa para sandera Israel, menguras kekuatan militer, dan merusak legitimasi di mata internasional.

Israel Ubah Target Bukan Caplok Jalur Gaza tapi Kota Gaza, Kenapa?

Meski ada perbedaan pendapat, Kabinet Keamanan Israel tetap merumuskan lima prinsip yang menjadi tuntutan resmi sebagai dasar penghentian perang di Gaza:

1. Pelucutan Senjata Hamas

Malapetaka Besar, Israel Bisa Kehilangan Banyak Tentara jika Nekat Caplok Gaza

Israel menuntut seluruh senjata kelompok Hamas dilucuti sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi kapasitas militer yang dapat digunakan untuk menyerang Israel.

2. Pemulangan Semua Sandera

Israel menegaskan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, harus dipulangkan tanpa syarat.

3. Demilitarisasi Jalur Gaza

Seluruh fasilitas militer, terowongan, gudang senjata, dan infrastruktur tempur di Jalur Gaza harus dihancurkan.

4. Pengendalian Keamanan oleh Israel

Israel akan memegang kendali penuh atas keamanan di Jalur Gaza untuk mencegah kebangkitan kembali kelompok bersenjata.

5. Pembentukan Pemerintahan Sipil Alternatif

Pemerintahan sipil baru akan dibentuk di Gaza, yang tidak melibatkan Hamas maupun Otoritas Palestina.

Langkah ini mendapat kritik dari oposisi. Pemimpin oposisi Yair Lapid menilai rencana pendudukan Kota Gaza akan memakan waktu berbulan-bulan, mengorbankan nyawa sandera dan tentara, membuang miliaran dolar dana publik, serta merusak hubungan diplomatik.

Menurut dia, keputusan itu justru sejalan dengan tujuan Hamas: menjebak Israel dalam pendudukan tanpa akhir.

Kontroversi ini menandakan bahwa meskipun Israel telah menetapkan tuntutan resmi untuk mengakhiri perang, perbedaan pandangan di tubuh pemerintah dan militer bisa mempengaruhi arah strategi di lapangan.

Editor: Anton Suhartono