Ini Isi Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB soal Negara Palestina yang Bikin Israel Takut

TEL AVIV, iNews.id - Menjelang voting penting di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait resolusi perdamaian di Jalur Gaza, Israel dikabarkan panik dan berupaya keras menekan Amerika Serikat (AS) agar mengubah sejumlah poin krusial dalam draf yang dinilai dapat membuka jalan bagi terbentuknya negara Palestina tersebut.

Voting atas draf resolusi yang diusulkan AS itu dilakukan Senin (17/11/2025) waktu New York. Namun sesaat sebelum pemungutan suara, Israel disebut melakukan “upaya menit terakhir” untuk memperhalus dan merevisi teks yang dianggap berbahaya bagi masa depan agenda politik mereka.

Kapal Mata-mata Rusia Tembakkan Laser ke Pilot Jet Tempur Inggris

Frasa Paling Ditakuti Israel

Media Israel KAN, mengutip sumber pejabat senior, melaporkan Pemerintah Israel meminta AS mengubah atau memperhalus frasa “penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina” dalam draf.

Dewan Keamanan PBB Voting Resolusi Perdamaian Gaza Hari Ini

Tel Aviv khawatir, jika kalimat itu disahkan tanpa modifikasi, resolusi akan menegaskan pijakan legal baru yang dapat mendorong komunitas internasional mengakui negara Palestina dalam waktu dekat. Para pejabat Israel secara blak-blakan menyebut redaksi tersebut “berbahaya” karena bisa memicu konsekuensi politik yang tidak dapat diprediksi.

Isi Draf Resolusi yang Membuat Israel Gerah

AS Veto Resolusi Gencatan Senjata, Dewan Keamanan PBB Ulangi Sejarah Kelam

Berikut poin-poin utama dalam draf resolusi yang diusulkan AS, poin yang disebut paling menakutkan bagi Israel:

1. Jalan menuju Negara Palestina

Draf menyatakan bahwa setelah Otoritas Palestina menjalankan reformasi menyeluruh, “persyaratan akhir mungkin tersedia bagi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.”

Frasa ini dianggap Tel Aviv sebagai legitimasi langsung terhadap solusi dua negara.

2. AS akan Memulai Dialog Politik Israel-Palestina

Naskah tersebut menyebutkan Washington akan memulai dialog antara Israel dan Palestina guna membangun “cakrawala politik” bagi koeksistensi damai, sesuatu yang selama bertahun-tahun dihindari pemerintahan Netanyahu.

3. Pengerahan pasukan multinasional di Gaza

Draf menyerukan pembentukan pasukan multinasional di Gaza sebagai bagian dari gencatan senjata Israel-Hamas yang mulai berlaku 10 Oktober.

Tugas pasukan ini akan adalah bekerja sama dengan Israel dan Mesir, menstabilkan Gaza, menggantikan pemerintahan Hamas, dan mengisi kekosongan pasukan Israel.

Tel Aviv khawatir pengaturan ini bisa membatasi kebebasan operasional militernya di Gaza.

4. Pembentukan Kepolisian Palestina di Gaza

Draf juga mengatur pembentukan pasukan kepolisian Palestina terlatih yang akan membantu keamanan perbatasan Gaza. Bagi sayap kanan Israel, ini dipandang sebagai langkah awal pengembalian kontrol Palestina atas wilayah tersebut.

Menteri-menteri sayap kanan Israel menolak negara Palestina, yakni Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Saar, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir. Mereka mengeluarkan pernyataan yang menolak draf resolusi tersebut.

Keempatnya secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina dalam bentuk apa pun. Karena itu, setiap frasa dalam draf resolusi yang berpotensi mengarah ke pengakuan negara Palestina dianggap sebagai ancaman strategis.

Upaya Israel Melobi AS dan Negara Arab

Ajudan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama pejabat Kementerian Luar Negeri Israel dikabarkan telah berdiskusi intens dengan tim Presiden AS Donald Trump serta para pemimpin Arab untuk menekan perubahan frasa tersebut.

Mereka berargumen bahwa Otoritas Palestina tak akan mampu memenuhi syarat reformasi menyeluruh yang ditetapkan AS untuk mendirikan negara Palestina. Namun meski demikian, Israel tetap ingin memastikan bahwa draf final tidak membuka celah bagi terbentuknya negara tersebut.

KAN tidak menyebutkan format alternatif yang diinginkan Israel, tetapi tekanan diplomatik itu menunjukkan tingginya kekhawatiran di Tel Aviv.

Editor: Anton Suhartono