Ini Isi Resolusi Genosida Gaza yang Desak Trump Setop Kirim Senjata ke Israel

WASHINGTON, iNews.id - Resolusi tegas yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) Rashida Tlaib mengguncang politik Negeri Paman Sam. Dokumen itu bukan hanya menyatakan Israel melakukan genosida terhadap warga Gaza, tapi juga secara mendesak Presiden Donald Trump menghentikan pengiriman senjata ke Israel sebagai bagian dari kewajiban hukum di bawah Konvensi Genosida.

Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 20 legislator Demokrat lainnya, termasuk tokoh progresif seperti Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, dan Pramila Jayapal.

Setelah Dimiliki Indonesia dan Australia, Sistem Rudal NASAMS Dijual AS ke Taiwan

Isi dokumen itu memuat serangkaian tuduhan, rujukan hukum internasional, serta daftar tindakan yang diminta Kongres agar segera diberlakukan pemerintah AS.

1. Pengakuan Resmi DPR AS: Israel Lakukan Genosida di Gaza

Brutal! Israel Hancurkan 1.500 Bangunan di Gaza selama Gencatan Senjata

Dalam poin utamanya, resolusi menyatakan bahwa pemerintah Israel telah melakukan praktik genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Tlaib menyebut tindakan militer Israel memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi PBB.

Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, penciptaan kelaparan paksa, penghancuran sistematis infrastruktur sipil, seperti air, listrik, rumah sakit, serta tindakan militer yang menunjukkan niat memusnahkan populasi Gaza secara menyeluruh.

Trump Minta Netanyahu Diampuni dari Tuduhan Korupsi, Sebut Berjasa dalam Perang Gaza

Resolusi itu juga mencantumkan pernyataan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 9 Oktober 2023 yang menyatakan pengepungan total Gaza, menutup akses makanan, air, listrik, dan bahan bakar, sebagai bukti eksplisit niat genosida.

2. Desak Trump Setop Kirim Senjata ke Israel

Bagian paling keras dari resolusi tersebut adalah tuntutan agar pemerintah AS menghentikan seluruh dukungan militer, termasuk pengiriman senjata, amunisi, dan bantuan logistik kepada Israel.

Tlaib menyatakan bahwa AS memiliki kewajiban hukum di bawah Konvensi Genosida untuk mencegah agar genosida tidak terus berlanjut, menghukum pelakunya, serta tidak terlibat dalam tindakan yang memperburuk kondisi genosida, termasuk memberikan persenjataan.

“Genosida pemerintah Israel di Gaza belum berakhir, dan tidak akan berakhir sampai kita bertindak,” kata Tlaib, sambil menuding pemerintah AS selama ini memberikan “cek kosong” yang memungkinkan Israel menjalankan operasi militernya tanpa batas.

3. Rujukan Kuat pada Badan-Badan Internasional

Resolusi itu diperkuat dengan daftar panjang lembaga internasional yang sebelumnya menyimpulkan bahwa Israel melakukan tindakan genosida, antara lain:

Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB,
Amnesty International,
Human Rights Watch,
Asosiasi Cendekiawan Genosida Internasional,
B’Tselem,
serta organisasi HAM lainnya.

Selain itu, disebutkan pula bahwa ICC (Pengadilan Kriminal Internasional) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

4. Seruan Akuntabilitas Internasional

Tlaib dan puluhan legislator pendukungnya meminta AS tidak hanya menghentikan pengiriman senjata, tetapi juga secara aktif mendukung upaya akuntabilitas internasional terhadap Israel, termasuk proses di ICC dan badan-badan PBB.

Mereka menilai bahwa tanpa tekanan dari Washington, Israel akan terus menjalankan operasi militer yang telah menewaskan lebih dari 69.000 warga Gaza sejak Oktober 2023, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Tekanan Politik Terhadap Gedung Putih

Resolusi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan Trump yang selama ini mempertahankan hubungan militer erat dengan Israel. Dengan dukungan 21 anggota DPR AS, langkah Tlaib dapat menjadi awal dorongan lebih besar bagi Kongres untuk meninjau ulang seluruh kebijakan bantuan militer AS.

Banyak aktivis HAM menilai resolusi ini sebagai titik balik penting dalam politik luar negeri AS. Mereka berharap langkah ini memicu pemerintah negara bagian dan kongres lokal untuk mengeluarkan resolusi sejenis sepanjang tahun mendatang.

Editor: Anton Suhartono