Iran Sebut Normalisasi Hubungan Sudan-Israel karena Adanya Uang Tebusan

TEHERAN, iNews.id - Pemerintah Iran mengecam kesepakatan normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel. Iran menyebut kesepakatan tersebut tercipta karena adanya uang tebusan.

Kesepakatan normalisasi hubungan Sudan dengan Israel disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Jumat (23/10/2020). Sudan menjadi negara Arab ketiga yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi di tahun 2020 setelah Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Baca Juga

Polusi Udara Melanda New Delhi, Warga Serukan Demonstrasi Massal

Iran merasa dikhianati dengan keputusan Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel. Teheran menyebut kesepakatan itu penuh kepalsuan karena ingin terlepas dari pelabelan oleh Amerika Serikat.

"Bayar uang tebusan yang cukup, tutup mata Anda terhadap Palestina, maka Anda akan dikeluarkan dari apa yang disebut daftar hitam terorisme," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran.

Baca Juga

Sudan Normalisasi Hubungan dengan Israel, Palestina: Pengkhianatan Baru

"Jelas daftar itu sama palsunya dengan perang AS melawan terorisme, Memalukan!," lanjut isi kicauan.

Besaran uang tebusan yang dibayar Sudan

Baca Juga

Susul UEA dan Bahrain, Sudan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Sudan merupakan sekutu setia Iran hingga 2016, membantu Teheran memasok rudal dan senjata lainnya ke milisi bersenjata Palestina di Gaza. Manuver tersebut sebagai upaya Iran membantu pejuang Palestina melawan invasi Israel.

Laporan media asing menyebut, aktivitas itu kemudian bocor dan menggerakkan militer Israel berulang kali membombardir fasilitas militer di Sudan.

Sebelum pengumuman normalisasi hubungan Sudan-Israel, Presiden AS Donald Trump berjanji akan menghapus Sudan dari daftar negara sponsor terorisme setelah negara Afrika itu setuju membayar kompensasi 335 juta dolar AS terhadap warga AS korban serangan teror pada 1998.

Masuk dalam daftar negara sponsor terorisme bersama dengan Iran, Korea Utara, dan Suriah membuat Sudah terkena sanksi ekonomi yang melumpuhkan dan membatasi akses negara miskin tersebut mendapatkan kredit internasional.

Editor: Arif Budiwinarto