Iran Setelah Tragedi Raisi, Penyebab Kecelakaan Heli hingga Perang Israel

JAKARTA, iNews.id - Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada Minggu (19/5/2024). Kepergiannya memicu pernyataan, apa penyebab kecelakaan yang juga menewaskan tiga pejabat lainnya tersebut serta bagaimana Iran setelah meninggalnya Raisi?

Total delapan orang tewas dalam kecelakaan helikopter termasuk dua pejabat tinggi dan dua pejabat lokal. Selain Raisi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Hossein Amirabdollahian juga berada di heli tersebut.

Baca Juga

Trump Susun Rencana Invasi ke Greenland

Penyebab kecelakaan helikopter Bell 212 buatan Amerika Serikat (AS) itu masih diselidiki oleh pihak berwenang Iran. Namun faktor cuaca buruk sejauh ini menjadi penyebab dominan kecelakaan, yakni di kawasan hutan pegunungan Provinsi Azerbaijan Timur.

Hal yang mengundang pertanyaan lainnya adalah ada tiga helikopter yang membawa rombongan pejabat Iran saat itu. Namun mengapa yang jatuh heli yang dinaiki Raisi dan Abdollahian? Terlebih lagi, ketiga heli menggunakan rute yang sama menuju Kota Tabriz serta menghadapi situasi cuaca yang serupa.

Baca Juga

Pemakaman Presiden Iran Raisi Dihadiri Pemimpin dan Pejabat Negara Arab

Saat itu rombongan para pejabat Iran, termasuk Raisi, baru saja menghadiri peresmian proyek bendungan di perbatasan dengan Azerbaijan.

Hasil Penyelidikan Awal Kecelakaan Helikopter Raisi

Baca Juga

Presiden Iran Meninggal, Pejabat AS Sempat Panik Singgung Perang Dunia III

Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran pada Kamis (23/5/2024) merilis laporan awal penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Penyelidikan dilakukan oleh sebuah komite yang dibentuk khusus, terdiri atas para ahli, spesialis, dan teknisi. Mereka telah mendatangi lokasi kejadian pada Senin atau di hari yang sama saat heli tersebut ditemukan hancur tak berbentuk dan terbakar.

Hasil penyelidikan, seperti dilaporkan kantor berita Tasnim, mengungkap heli tetap berada pada jalur yang ditentukan untuk menuju Kota Tabriz atau tidak menyimpang. Sekitar 1,5 menit sebelum heli hilang kontak, pilot sempat menghubungi dua helikopter pejabat lain serta menara pengawas atau air traffic control (ATC). Tak disebutkan isi pembicaraan para kru tersebut, namun dipastikan tak ada hal mencurigakan.

Baca Juga

Presiden Raisi Cetak Sejarah Baru Perkembangan Hubungan Iran-Indonesia

"Tidak ada masalah yang mencurigakan terdeteksi dalam percakapan antara menara pengawas dan awak pesawat," demikian isi laporan.

Selain itu tak ditemukan jejak peluru atau benda mencurigakan lainnya yang terdeteksi di puing-puing helikopter maupun sekitar lokasi.
Setelah menabrak gunung, helikopter langsung terbakar hanya menyisakan bagian ekor.

Meski demikian, penyelidikan itu tersebut masih pada tahap awal, belum sampai pada kesimpulan akhir.

Rusia sebagai sekutu dekat Iran menawarkan bantuan untuk membantu penyelidikan tersebut.

"Jika rekan-rekan kami (di Iran) mempunyai kebutuhan seperti itu, kami siap melakukan segalanya untuk memberikan mereka dukungan ahli, bantuan ahli dalam mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari bencana ini," kata Presiden Vladimir Putin, pada Selasa lalu.

Rusia sejak awal mengetahui heli yang dinaiki hilang langsung bergerak cepat. Pada Minggu malam, Putin langsung bertemu Duta Besar Iran di Moskow untuk menawarkan bantuan pencarian. Tak tanggung-tanggung, Putin bahkan mengerahkan 50 prajurit terbaik Rusia untuk membantu pencarian beserta dua pesawat dan dua helikopter. Namun heli yang membawa Raisi lebih dulu ditemukan melalui bantuan drone sebelum tentara dan peralatan Rusia diterjunkan.

Iran Salahkan Sanksi AS 

Mantan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif menyalahkan sanksi AS atas penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Menurut Zarif, sanksi sepihak yang dijatuhkan AS terhadap Iran berdampak buruk pada industri penerbangan sipil Iran. AS telah melarang penjualan suku cadang pesawat di Iran.

“Ini akan masuk dalam daftar hitam kejahatan AS terhadap rakyat Iran,” kata Zarif, pada Senin (20/5/2024).

Pernyataan Zarif itu mendapat dukungan dari Menlu Rusia Sergei Lavrov. Dia setuju bahwa sanksi di industri penerbangan yang dijatuhkan AS terhadap Iran bisa membahayakan manusia. 

"Mantan Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif sudah secara langsung menyatakan hal ini, menuduh Amerika Serikat membahayakan nyawa masyarakat dengan menjatuhkan sanksi, termasuk larangan pasokan suku cadang untuk pesawat AS,” kata Lavrov.

Pernyataan Lavrov langsung dikomentari Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby. Dia menolak pernyataan yang menyalahkan negaranya atas kecelakaan helikopter Raisi.

Dia mengemukakan dua alasan, pertama AS belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Beberapa sumber di Iran menyebut kecelakaan kemungkinan disebabkan cuaca buruk.

Selain itu, Kirby perpandangan, Iran seharusnya menyadari risiko menggunakan helikopter yang tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya.

“Sumber resmi Iran menyebut kondisi penerbangan yang buruk sebagai kekhawatiran penyebab, khususnya kabut. Setiap negara, tidak peduli siapa mereka, mempunyai tanggung jawab, tanggung jawab masing-masing, untuk memastikan keselamatan dan keandalan peralatan, bahwa termasuk penerbangan sipil,” ujarnya.

Dia justru menyalahkan Iran dengan berusaha melempar penyebab masalah ini kepada AS.

"Tidak mengherankan, menyedihkan, namun tidak mengejutkan bahwa rezim Iran sekali lagi akan menemukan cara untuk mencoba menyalahkan Amerika Serikat atas masalah yang mereka buat sendiri," tuturnya.

Namun Presiden Putin, dalam konferensi pers bersama mitranya dari Belarusia, Alexander Lukashenko, pada Jumat (24/5/2024), mengindikasikan ada kemungkinan faktor perawatan memengaruhi kecelakaan. Pasalnya dua heli lain yang digunakan para pejabat Iran di jalur yang sama dengan Raisi tak mengalami masalah apa pun. Kedua heli itu diketahui buatan Rusia, sementara heli yang dinaiki Raisi jatuh. 

Kepanikan AS dan Embargo Suku Cadang 

Amerika Serikat sempat panik begitu mendengar kabar helikopter yang membawa Raisi hilang pada 19 Mei hingga ditemukan keesokan harinya. 

Politico melaporkan, ada kekhawatiran di kalangan pejabat AS sepanjang hari Minggu (waktu Washington DC) bahwa Iran akan menyalahkan negara mereka atas kejadian tersebut. Dalam laporan itu juga terungkap, AS khawatir insiden itu menyebabkan peningkatan ketegangan dengan Israel. Hal ini membuat para pejabat AS diliputi rasa cemas mengikuti perkembangan tentang helikopter jatuh tersebut. 

Bahkan ada pejabat yang menyinggung bahwa kematian Raisi bisa memicu Perang Dunia III. Mereka bertanya-tanya, bagaimana jika kecelakaan itu mengubah dinamika di Timur Tengah. 

“Untuk sementara, bukanlah hal yang gila untuk ditanyakan, ‘Apakah ini awal mula Perang Dunia III?” kata salah satu pejabat AS, seperti dilaporkan Politico.

Kecelakaan helikopter Raisi tak bisa dilepaskan dari embargo suku cadang yang diberlakukan AS terhadap Iran pasca-Revolusi Islam 1979. Peralatan militer buatan AS yang digunakan Iran saat ini telah dibeli sebelum revolusi, peristiwa yang menjadi titik balik hubungan kedua negara. 

Revolusi Islam menggulingkan pemerintahan monarki Shah Mohammad Reza Pahlevi yang pro-AS dan mengubah sistem negara menjadi republik. Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran pertama adalah Ayatollah Rohullah Khomeini.

Lantas apa hubungannya dengan AS? Selama revolusi berlangsung, AS tentu saja menjadi sasaran kritik keras karena menjadi pendukung utama dinasti Pahlevi. Puncaknya, para mahasiswa Iran menduduki Kedutaan Besar AS di Teheran pada 4 November 1979. Para mahasiswa juga menyandera lebih dari 50 warga AS, mulai dari staf junior hingga Kuasa Usaha. Penyanderaan para diplomat dan anggota keluarga mereka itu berlangsung selama 444 hari. 

Sejak itu, AS memberlakukan beberapa kali embargo atau sanksi terhadap Iran. 

Dikutip dari United States Institute of Peace, pemerintahan Presiden Jimmy Carter, yang berkuasa saat peristiwa Revolusi Islam, langsung memberlakukan embargo terhadap Iran.

Setelah itu disusul dengan pemerintahan Presiden Ronald Reagan pada 1983. Embargo saat itu terkait dengan Perang Iran-Irak yang berlangsung pada 1980 hingga 1988. Saat itu AS melancarkan Operasi Staunch, upaya diplomatik di seluruh dunia untuk memblokir pasokan senjata, terutama suku cadang peralatan AS yang dikirim semasa pemerintahan monarki, ke Iran. 

Bukan hanya itu, Reagan menekan negara-negara lain untuk menghentikan penjualan senjata ke Iran. Negara-negara tersebut menurut, memberlakukan pembatasan ekspor barang-barang militer ke Iran.

Hukuman AS terhadap Iran belum berakhir. Berikutnya terjadi pada pemerintahan Presiden George HW Bush pada 1992. Saat itu Kongres meloloskan Undang-Undang Nonproliferasi Senjata Iran-Irak yang mengamanatkan sanksi terhadap negara dan entitas asing karena memasok Iran dengan teknologi senjata pemusnah massal (WMD) dan senjata konvensional canggih, seperti rudal jelajah dan pesawat penghindar radar.

Amerika Serikat kembali menambah sanksi terhadap Iran setelah terpilihnya Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada 2005. Pasalnya, selama dua masa jabatan Ahmadinejad, Iran memperluas program nuklir dan menerapkan kebijakan luar negeri yang konfrontatif terhadap Barat. 

Setelah itu sanksi juga dijatuhkan selama pemerintahan Presiden Barack Obama yakni pada 2017. Kongres AS meloloskan Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui Sanksi. Iran dijatuhi sanksi atas penjualan atau pengalihan peralatan militer atau bantuan teknis atau keuangan yang terkait kepada Iran.

Iran Pasca-Kepergian Raisi

Konstitusi Iran mengamanatkan jika seorang presiden meninggal dunia, maka wakil presiden pertama akan menggantikannya. Dalam kasus kepergian Raisi, maka wapres pertamanya Mohammad Mokhbar menjabat sebagai presiden sementara. Dia bersama dengan dua pejabat lain memiliki waktu maksimal 50 hari, sejak kematian Raisi, untuk menggelar pemilihan presiden (pilpres). 

Diputuskan pilpres akan digelar lebih cepat yakni pada 28 Juni 2024. Presiden Iran menjabat selama 4 tahun.

Kepergian Raisi diyakini tak akan mengubah kebijakan Iran, baik di dalam maupun luar negeri. Mohammad Mokhbar merupakan orang dekat Raisi yang paham betul bagaimana kebijakan partnernya.

Demikian halnya dengan kebijakan presiden terpilih nanti pasca-pilpres 28 Juni. 

Raisi dikenal sebagai orang dekat Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Bahkan, jika tak meninggal, Raisi disebut-sebut akan menjadi pengganti Khamenei sebagai pemimpin agung.

Bukan hanya Raisi, orang-orang pemerintahan di sekelilingnya juga loyalis Khamanei.

Seperti diketahui, Raisi memiliki latar belakang sebagai penegak hukum yang keras. Dia pernah menjabat sebagai jaksa di tingkat wilayah hingga Jaksa Agung.

Nama Raisi justru lebih dikenal saat menjabat jaksa. Sikap kerasnya terlihat dalam menangani kasus unjuk rasa di Iran. Sebagai jaksa muda di Teheran, dia menjadi salah satu anggota panel hakim yang mengawasi eksekusi terhadap ratusan tahanan politik di Teheran pada 1988. 

Kemudian dalam Pilpres Iran 2021 kemenangannya sebenarnya sudah diprediksi. Rival-rival politiknya dari kelompok konservatif dan moderat didiskualifikasi dari pencalonan oleh badan pengawas. Praktis, semua institusi pemerintah Iran berada di bawah kendali kelompok garis keras yang setia kepada Khamenei.

Dia juga dikenal sebagai sosok tak kenal kompromi terhadap musuh-musuh negara, termasuk soal perjanjian nuklir. Raisi mendapat dukungan penuh dari Khamenei terkait sikapnya dalam kebijakan nuklir.

Seperti diketahui, AS, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, menarik diri dari kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2018. Sejak itu AS kembali menjatuhkan sanksi yang memukul perekonomian Iran.

Merasa dikhianati, Iran pun keluar dari kesepakatan dengan melanggar poin-poin perjanjian yakni dengan meningkatkan pengayaan uranium sampai melebihi batas yang ditentukan. Inilah yang menjadi ketakutan Israel bahwa Iran sedang membuat senjata nuklir. Bagi Israel dan juga AS, Iran adalah ancaman di kawasan.

Menariknya, Raisi meninggalkan jejak harum sebelum kepergiannya. Di bawah pemerintahannya, Iran mencapai kesepakatan damai dengan beberapa negara Arab, seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. 

Sebagai contoh hubungan diplomatik antara Iran dan Saudi putus sejak 2016. Pemicunya Saudi memprotes penyerbuan para demonstran terhadap kedutaan besarnya di Teheran. Massa marah atas eksekusi mati yang dilakukan Saudi terhadap seorang ulama Syiah.

Namun pada Maret 2023, Iran dan Saudi sepakat untuk menormalisasi hubungan setelah ditengahi China. Kesepakatan ditandatangani pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Shamkhani, dengan penasihat keamanan nasional Arab Saudi, Musaed bin Muhammad Al Aiban. Kesepakatan damai tersebut telah mendapat persetujuan dari Khamenei.

Meski Iran memiliki perbedaan ideologi dengan negara-negara Arab tersebut yakni Syiah vs Sunni, yang selalu saja dikaitkan sebagai pemicu keretakan hubungan, ada kepentingan lain yang lebih diutamakan, yakni menciptakan situasi kondusif di kawasan. Ketertiban dan perdamaian di kawasan tentu menjadi modal paling berharga untuk menjamin kelangsungan perekonomian.

Segera setelah menormalisasi hubungan, Iran dan negara-negara Arab juga memulihkan kembali kerja sama ekonomi, perdagangan, hingga keamanan.

Membaiknya hubungan juga terlihat dari tawaran bantuan negara-negara Arab terhadap Iran untuk mencari heli Raisi yang hilang pada 19 Mei. Bukan hanya itu, pejabat negara-negar Arab juga menghadiri pemakaman Raisi pada Kamis lalu.

Iran Vs Israel

Kedekatan kembali Iran dengan negara-negara Arab menjadi modal kepercayaan diri yang tinggi negara tersebut untuk menghadapi Israel, musuh bebuyutan di kawasan. Masih segar dalam ingatan, serangan 320 drone dan rudal jelajah Iran ke wilayah Israel pada 13-14 April lalu.

Itu merupakan konflik bersenjata kedua negara paling parah sejak beberapa dekade, meski tak ada laporan jatuhnya korban yang signifikan.

Beberapa pakar berpendapat Iran sekadar memberi kejutan kepada Israel bahwa negaranya akan melawan jika diusik. Seperti diketahui, serangan Iran tersebut merupakan pembalasan atas pengeboman yang dilakukan Israel terhadap kantor konsulatnya di Damaskus, Suriah, pada 1 April.

Serangan itu menewaskan tujuh perwira Iran, termasuk jenderal senior pasukan elite Quds bagian dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Namun sebenarnya yang membuat Iran lebih murka adalah Israel dengan sengaja mengincari kantor misi diplomatik yang seharusnya tak menjadi sasaran.

Pejabat Iran menegaskan, serangan terhadap misi diplomatik tersebut, meski berada di Suriah, sama saja seperti menyerang wilayahnya.

Kebijakan Iran terhadap Israel juga diyakini tak akan berubah begitu pemerintahan beralih ke presiden berikutnya. Terlebih lagi, Iran berkomitmen membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang saat ini sedang menjadi sasaran agresi negara Yahudi tersebut.

Kedubes Iran, dalam pernyataan yang diterima iNews.id pada 21 Mei, menegaskan kebijakan Iran terhadap Palestina tak akan berubah dengan kepergian Raisi dan Abdollahian. Peran kedua pejabat itu dinilai sangat sentral dalam memperkuat poros perlawanan dan mendukung rakyat Palestina yang tertindas, khususnya selama 8 bulan perang di Jalur Gaza.

"Tidak akan ada perubahan posisi fundamental Republik Islam Iran dalam hal mendukung Palestina," bunyi pernyataan.

Bagi Iran kemerdekaan Palestina tampaknya menjadi harga mati. Bahkan Presiden Raisi pada September 2023 dengan tegas mengecam Arab Saudi. Sikap tegas itu disampaikan Raisi mengomentari pernyataan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) bahwa hubungan negaranya semakin hari semakin dekat untuk mencapai normalisasi dengan Israel.

Pernyataan itu disampaikan MBS sebelum perang Israel-Hamas pada 7 Oktober. Bahkan kedekatan hubungan Saudi dan Israel itu disebut-sebut sebagai salah satu pemicu para pejuang Hamas melakukan serangan lintas-batas ke wilayah Israel. Tujuannya untuk menggagalkan normalisasi hubungan Saudi-Israel.

Bukan hanya itu, dukungan kuat Iran terhadap Palestina ditunjukkan dengan serangan yang dilakukan kelompok-kelompok proksinya di kawasan. Sebut saja kelompok Hizbulah Lebanon yang menyerang Israel dengan drone-drone dan rudalnya. Bahkan perang Israel dan Hizbullah kali ini melebihi perang pada 2006.

Selain itu kelompok Houthi Yaman juga melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah Israel di masa awal konflik Israel-Hamas tahun lalu. Namun saat ini kelompok Houthi mengalihkan fokusnya dengan menyerang kapal-kapal dagang Israel atau yang terkait dengan negara Yahudi itu di Laut Merah dan sekitarnya.

Serangan Houthi terhadap kapal dagang Israel tersebut mendapat respons dari negara sekutu, seperti AS dan Inggris serta beberapa negara lain, yang mengerahkan armada tempurnya ke kawasan. Namun sampai saat ini serangan-serangan tersebut masih terjadi.

Houthi menegaskan akan menghentikan serangan jika Israel juga menghentikan gempuran terhadap Gaza.

Kepergian Raisi dan Pengaruhnya terhadap Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokwoi) pada 21 Mei lalu berharap meninggalnya Raisi tidak memberikan dampak terhadap ekonomi global, terutama berkaitan dengan harga minyak. 

Kenaikan harga minyak tentu akan berimbas ke Indonesia. Harga-harga komoditas dan barang akan terseret ikut naik.

“Kita harapkan tidak berdampak kepada ekonomi global, utamanya yang berkaitan dengan harga minyak. Karena kalau sudah harga minyak naik terdampak dari peristiwa itu, akan berdampak ke mana-mana, kenaikan harga barang dan lain-lainnya,” kata Jokowi, setelah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Raisi.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal mengatakan, kenaikan harga minyak tidak terjadi secara signifikan.

"Memang kekhawatiran selalu ada, cuma saya melihat itu sesuatu yang standar, tidak jadi membeludak terus naik di angka 90 dolar AS (per barel) dan lain sebagainya," ujarnya.

Seain itu, Raisi juga meninggalkan jejak di Indonesia. Dia mencetak sejarah baru dalam perkembangan hubungan dengan Indonesia. 

Kecelakaan heli Raisi terjadi 2 hari menjelang peringatan setahun kunjungannya ke Indonesia pada 23-24 Mei 2023. Kunjungan itu dianggap sebagai titik bersejarah bagi perkembangan lebih lanjut hubungan dua negara dengan pemeluk agama Islam yang besar. 

"Dalam kunjungan tersebut ditandatangani 10 nota kesepahaman,  sebagian besar sedang dilaksanakan dan sebagian lainnya dalam tahap koordinasi," bunyi pernyataan Kedubes Iran yang diterima iNews.id.

Sepuluh nota kesepahaman itu di antaranya adalah perdagangan preferensial, iptek, pembebasan visa, produk halal, bea cukai, farmasi, pemberantasan narkoba, dan kebudayaan.

Editor: Anton Suhartono