Israel Beri Syarat Negara yang Bisa Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Apa Itu?

TEL AVIV, iNews.id - Israel menetapkan syarat bagi negara-negara yang ingin mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza. Syarat ini disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar setelah menolak keikutsertaan militer Turki dalam misi tersebut.

Menurut Saar, hanya negara yang bersikap “seimbang terhadap Israel” yang dapat diterima menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian. 

Baca Juga

Trump Janjikan Rp33 Juta Per Warga AS dari Memungut Tarif Negara-negara Lain

Dia menegaskan, Israel tidak akan menoleransi kehadiran negara yang memiliki kebijakan permusuhan terhadap Tel Aviv.

“Negara-negara yang sudah bersedia mengirim pasukan bersenjata ke sana setidaknya harus bersikap seimbang terhadap Israel. Mereka mungkin tidak diwajibkan untuk mendukung Israel, tapi mereka tidak boleh bersikap bermusuhan,” ujar Saar, dikutip dari Sputnik, Selasa (28/10/2025).

Baca Juga

Netanyahu Lawan Trump, Israel Tak Bisa Didikte Soal Pasukan Perdamaian di Gaza

Pernyataan itu muncul setelah Ankara menyatakan kesediaan untuk mengirim pasukan dalam misi penjaga perdamaian di Gaza. Namun Israel menolak dengan alasan bahwa Turki dalam 2 tahun terakhir menunjukkan sikap permusuhan, baik secara diplomatik maupun ekonomi, terhadap negara Yahudi tersebut.

“Turki telah menjalankan kebijakan permusuhan terhadap Israel selama dua tahun terakhir, termasuk dalam langkah-langkah diplomatik dan ekonomi terkait perang di Gaza. Tidak masuk akal bagi kami mengizinkan pasukan bersenjata mereka memasuki Gaza,” kata Saar.

Baca Juga

Parah! Truk-Truk Israel Buang Sampah di Gaza

Dia menambahkan, keputusan ini sudah disampaikan secara resmi kepada sekutu utama Israel, yaitu Amerika Serikat.

Baca Juga

Netanyahu Tolak Pasukan Perdamaian Indonesia di Gaza?

Latar Belakang Misi Perdamaian Gaza

Misi penjaga perdamaian merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Rencana itu disetujui oleh Israel dan Hamas, dan disahkan melalui Deklarasi Perdamaian Gaza yang ditandatangani pada 13 Oktober lalu oleh Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Deklarasi tersebut menandai dimulainya gencatan senjata tahap pertama antara Israel dan Hamas, mencakup penarikan pasukan Israel ke garis kuning, pertukaran tahanan, serta masuknya bantuan kemanusiaan.

Tahap berikutnya adalah pengiriman pasukan penjaga perdamaian internasional, yang bertugas memastikan stabilitas dan mengawasi proses rekonstruksi Gaza. Sejumlah negara, seperti Qatar, Indonesia, Malaysia, dan Turki, telah menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi.

Namun, dengan sikap Israel yang menolak negara “bermusuhan”, keterlibatan Turki kini menjadi tanda tanya besar.

Editor: Anton Suhartono