Israel Serang Istana Kepresidenan Suriah, Pemimpin Oposisi Muak dengan Netanyahu

TEL AVIV, iNews.id - Israel kembali mempertontonkan pelanggarannya secara terang-terangan dengan menyerang kompleks Istana Kepresidenan Suriah di Damaskus pada Rabu (16/7/2025). Kecaman keras pun datang tak hanya dari banyak negara, bahkan dari dalam negeri.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menunjukkan rasa muaknya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus-menerus mempertontonkan pelanggaran kepada dunia. Dia mengecam keras serangan udara itu dengan menyebutnya sebagai perilaku sembrono.

Baca Juga

Mesir Luncurkan Proyek Besar Dekat Perbatasan Israel, Sinai Utara dan Rafah

"Menyerang Istana Kepresidenan di Damaskus melemahkan rezim (Suriah) dan tidak sesuai dengan tujuan strategis kita," ujar Lapid, kepada stasiun televisi pemerintah Israel, KAN.

Dia menambahkan, serangan tersebut juga mencoreng Israel, menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa negara Yahudi itu tak lagi patuh terhadap hukum.

Baca Juga

Israel Ancam Terus Serang Suriah

Lapid juga mengungkapkan ketidaksetujuannya atas upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa untuk mencapai stabilitas yang justru bisa membahayakan negara Suriah.

Serangan Israel terhadap kompleks Istana Kepresidenan Suriah menewaskan setidaknya tiga orang tewas dan melukai puluhan lainnya. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berdalih serangan itu bertujuan  melindungi komunitas Druze di Suriah.

Baca Juga

Erdogan: Israel Serang Suriah Lebanon dan Iran untuk Bikin Palestina Bertekuk Lutut

Ironisnya, sebagian besar pemimpin Druze di Suriah mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak campur tangan asing. Mereka menegaskan kembali komitmen untuk Suriah bersatu serta menentang segala bentuk gerakan yang menimbulkan perpecahan atau pemisahan diri.

Kementerian Dalam Negeri Suriah pada Rabu mengonfirmasi perjanjian gencatan senjata baru di Suwayda setelah bentrokan antara kelompok bersenjata Druze dan Badui yang menewaskan sedikitnya 30 orang.

Kesepakatan tersebut menjamin reintegrasi penuh provinsi tersebut di bawah kendali pemerintah pusat.

Editor: Anton Suhartono