Israel Tak Sudi Ada Negara Palestina, Desak AS Ubah Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB

TEL AVIV, iNews.id - Menjelang pemungutan suara penting di Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui resolusi perdamaian Gaza yang diusulkan Amerika Serikat (AS), Israel dilaporkan mendesak Presiden Donald Trump untuk mengubah sejumlah frasa kunci dalam draf tersebut. Perubahan itu berkaitan dengan prospek pembentukan negara Palestina.

Voting atas draf resolusi itu dijadwalkan berlangsung Senin (17/11/2025) waktu New York. Namun tekanan diplomatik terus terjadi hingga menit-menit akhir, dengan Israel berupaya memastikan naskah yang disahkan tidak membuka jalan menuju berdirinya negara Palestina.

Baca Juga

Gelar Demonstrasi Massal, Gen Z Siap Gulingkan Presiden Filipina Ferdinand Marcos

Minta Frasa “Penentuan Nasib Sendiri” Diperhalus

Stasiun televisi Israel KAN, mengutip pejabat senior pemerintahan, melaporkan Israel meminta AS memperhalus kalimat yang menyebutkan “penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina”. Permintaan itu diajukan agar draf tidak secara langsung menyiratkan komitmen internasional terhadap kenegaraan Palestina.

Baca Juga

Waduh, Israel Tolak Kunjungan PM Norwegia Jonas Gahr Store

“Israel melakukan upaya terakhir untuk mengubah susunan kalimat dalam proposal yang akan disetujui di Dewan Keamanan, mengenai pasukan multinasional yang akan dikerahkan di Jalur Gaza,” demikian laporan KAN.

Menurut KAN, para ajudan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat senior Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel telah berdiskusi intens dengan tim Presiden AS Donald Trump serta para pemimpin Arab untuk membahas revisi draf tersebut.

Baca Juga

Trump Diam-Diam Hubungi Pangeran MBS Desak Saudi Berdamai dengan Israel

Israel Nilai Draf Berbahaya

Baca Juga

Keji! Pemukim Ilegal Israel Bakar Masjid dan Alquran di Tepi Barat

Draf resolusi AS menyatakan “Persyaratan akhir mungkin tersedia bagi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi menyeluruh sesuai syarat yang diajukan Washington.

Pejabat Israel meyakini Otoritas Palestina tidak akan mampu memenuhi syarat reformasi tersebut, namun tetap menilai frasa dalam draf itu berbahaya. Mereka memperingatkan bahwa redaksi yang terlalu longgar bisa menimbulkan hasil politik yang tidak terduga.

Meski begitu, KAN tidak merinci format alternatif yang ingin diadopsi Israel dalam naskah final.

Editor: Anton Suhartono