Jenderal Pelaku Kudeta Dapat Sanksi Inggris dan Kanada, Pendemo Myanmar Senang

NAYPYITAW, iNews.id – Inggris menjatuhkan sanksi kepada tiga jenderal Myanmar, Kamis (18/2/2021), menuduh mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius terkait dengan kudeta militer di negara Asia Tenggara itu. 

Tuduhan tersebut meliputi pelanggaran hak untuk hidup, hak kebebasan berkumpul, hak untuk tidak ditangkap dengan sewenang-wenang, dan hak kebebasan berekspresi.

Baca Juga

14 Negara Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

"Kami, bersama sekutu internasional meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran HAM, dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dikutip Reuters, Jumat (19/2/2021).

Sanksi yang diberikan Inggris yakni segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar. Mereka adalah Menteri Pertahanan, Mya Tun Oo; Menteri Dalam Negeri, Soe Htut, dan; Wakil Menteri Dalam Negeri, Than Hlaing.

Baca Juga

Demonstran Myanmar Parkir 'Mobil Mogok' di Tengah Jalan untuk Halangi Kendaraan Militer

Pada hari yang sama, Kanada juga menjatuhkan sanksi serupa dengan Inggris kepada sembilan pejabat militer Myanmar. Kanada menyebut kudeta oleh militer dilakukan dengan penahanan massal dan pembatasan kebebasan demokrasi.

“Kami bekerja dengan mitra internasional untuk menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, menyerukan kepada militer Myanmar untuk membebaskan mereka yang ditahan,” kata Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau.

Baca Juga

Indonesia Akan Berkontribusi Selesaikan Konflik Myanmar

Sementara itu, Jepang menyatakan setuju dengan India, Amerika Serikat, dan Australia tentang seruan pemulihan demokrasi secara cepat di Myanmar. Sebelumnya, Washington DC juga memberlakukan sanksi baru terhadap militer Myanmar, dan PBB mengecam militer yang menggunakan kekerasan terhadap demonstran.

Baca Juga

Militer Myanmar Tepis Kudeta, Janji Serahkan Kekuasaan ke Pemenang Pemilu Berikutnya

Unjuk rasa masih berlangsung di Myanmar Jumat pagi. Demonstrasi hari ini sudah menandai dua minggu aksi masyarakat turun ke jalan di kota-kota besar Myanmar. Pemimpin dan aktivis pemuda, Thinzar Shunlei Yi, memuji sanksi pembekuan aset dan larangan bepergian kepada para jenderal oleh Inggris dan Kanada.

“Kami mendesak negara-negara lain untuk ikut memberikan tanggapan serupa yang terkoordinasi dan bersatu. Kami menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada tanggal 22,” ujarnya melalui Twitter.

Baca Juga

Myanmar Kian Mencekam, Pendemo ke Aparat: Berhentilah Menculik Orang!

Direktur Kampanye Burma-Inggris, Mark Farmaner, juga mengapresiasi sanksi terhadap militer. Sanksi kepada para pemimpin junta, kata dia, sebagian besar memang bersifat simbolis semata. Akan tetapi, tindakan untuk memberikan sanksi bisnis akan jauh lebih efektif.

Setelah hampir setengah abad saat junta militer memimpin Myanmar, bisnis yang terkait dengan tentara memiliki andil yang signifikan bagi perekonomian di negara berpenduduk 53 juta jiwa itu, mulai dari industri perbankan, produksi bir, telekomunikasi hingga transportasi.

Militer Myanmar dipimpin oleh Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dengan kudeta dan menuduh partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan dalam pemilu 8 November 2020.

Editor: Ahmad Islamy Jamil