Joe Biden Bawa AS Gabung Kembali Dewan HAM PBB

WASHINGTON DC, iNews.id – Pemerintah AS di bawah Presiden Joe Biden akan membawa Amerika bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Langkah itu diambil Biden tiga tahun setelah mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari dewan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, akan mengumumkan keputusan itu secara resmi pada Senin (8/2/2021) waktu AS. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Amerika Serikat akan kembali bergabung di Dewan HAM PBB di Jenewa sebagai pengamat.

Baca Juga

Israel Ancam Perang Baru dengan Lebanon jika Hizbullah Tolak Lucuti Senjata

“Kami bermaksud melakukannya dengan mengetahui bahwa cara paling efektif untuk mereformasi dan meningkatkan kinerja dewan adalah dengan terlibat dengannya, dengan cara yang berprinsip,” kata pejabat itu, dikutip Reuters, Senin (8/2/2021).

“Kami tahu bahwa Dewan HAM PBB berpotensi menjadi forum penting bagi mereka yang memerangi tirani dan ketidakadilan di seluruh dunia. Dengan hadir di meja, kami berupaya untuk mereformasi dan memastikan hal itu terpenuhi,” kata pejabat tersebut.

Baca Juga

Joe Biden Cabut Pembebasan Bea Impor Aluminium dari UEA yang Diteken Trump

Trump melalui agenda “America First” memutuskan menarik AS dari berbagai organisasi dan perjanjian internasional. Salah satunya keluar dari Dewan HAM PBB pada 2018. Dia menyebut dewan tersebut terlalu bias terhadap Israel dan kurang pembaruan. Namun, berbagai keputusan Trump itu kini dibalikkan oleh Biden pada awal-awal masa jabatannya.

Baca Juga

Antony Blinken Sah Jadi Menlu AS, Siap Perberat Sanksi Turki terkait Pembelian Senjata Rusia

Majelis Umum PBB dengan 193 negara anggota dijadwalkan akan memilih anggota Dewan HAM yang baru pada akhir tahun ini. Anggota yang dipilih akan duduk selama tiga tahun, dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.

Dalam proses pemilihan, kandidat anggota dewan akan dipilih melalui pemungutan suara rahasia dalam kelompok geografis, hal itu untuk memastikan perwakilan yang merata.

Editor: Ahmad Islamy Jamil