Joe Biden Buka Hubungan dengan Palestina Lagi, Pulihkan Bantuan yang Dipangkas Trump

NEW YORK, iNews.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memulihkan hubungan dengan Palestina serta meneruskan bantuan bagi pengungsi Palestina yang sempat dipangkas oleh Donald Trump.

Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Biden untuk melanjutkan solusi dua negara dalam mengatasi konflik Israel dan Palestina yang berlangsung puluhan tahun.

Baca Juga

100 Jam Pertama Perang Lawan Iran, AS Habiskan Rp63 Triliun dan Terus Bertambah

Pelaksana tugas Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mempresentasikan kebijakan baru pemerintahan Biden dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB. 

Dia menegaskan, pemerintahan AS yang baru yakin solusi dua negata merupakan cara terbaik untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis sambil menjunjung tinggi aspirasi rakyat Palestina yang memiliki hak untuk hidup bermartabat dengan jaminan keamanan.

Baca Juga

Pernah Donasi Rp1 Miliar untuk Palestina, Padang Diganjar Penghargaan Kota Dermawan

Mills memperjelas pendekatan pemerintahan Biden yang lebih adil terhadap konflik Israel-Palestina.

"Di bawah pemerintahan baru, kebijakan Amerika Serikat akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan di samping negara Palestina yang layak," katanya, dikutip dari Associated Press, Rabu (27/1/2021).

Baca Juga

Tiga Negara Dukung Konferensi Perdamaian Internasional Bahas Kemerdekaan Palestina

Dia menambahkan, perdamaian tidak bisa diwujudkan tanpa melibatkan partisipasi dan persetujuan dari Israel dan Palestina.

Baca Juga

Israel Akan Sahkan RUU Legalkan Permukiman Yahudi di Palestina, Yordania: Pelanggaran Terang-terangan

"Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel. Ini akan termasuk memperbarui hubungan AS dengan kepemimpinan serta rakyat Palestina,” tuturnya.

Biden, lanjut dia, juga menegaskan akan memulihkan program bantuan AS untuk mendukung program pembangunan ekonomi dan kemanusiaan kepada rakyat Palestina serta mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang dihentikan oleh pemerintahan sebelumnya.

Ini kontras dengan kebijakan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, serta memangkas bantuan keuangan bagi pengungsi Palestina melalui UNRWA.

Israel merebut Yerusalem Timur dan Tepi Barat dalam perang pada 1967. Komunitas internasional menganggap kedua wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka di masa depan.

Israel telah membangun jaringan permukiman sangat luas menampung hampir 700.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem sejak perang 1967.

Rencana perdamaian yang diusulkan Trump setahun lalu, yang isinya lebih menguntungkan Israel, ditolak mentah-mentah oleh Palestina. Dalam konsep perdamaian Trump, sebagian wilayah Tepi Barat akan menjadi milik Israel.

Trump juga memangkas bantuan dana untuk UNRWA yang didirikan untuk membantu 700.000 warga Palestina yang melarikan diri atau terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak perang 1948. 

Bantuan itu termasuk menyediakan kebutuhan pendidikan, perawatan kesehatan, makanan, dan lainnya, untuk sekitar 5,5 juta pengungsi di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta tersebar di berbagai negara seperti Yordania, Suriah, dan Lebanon. 

AS merupakan donor utama UNRWA sehingga pemangkasan bantuan sangat berdampak bagi keberlangsungan penanganan krisis.

Pemerintahan Trump juga menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington DC pada September 2018, yang artinya menutup misi diplomatik Palestina di AS.

Editor: Anton Suhartono