Joe Biden Sebut Vladimir Putin Penjahat Perang, Kremlin: Bom AS Bunuh Ratusan Ribu Orang!

WASHINGTON DC, iNews.id – Presiden AS Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang. Komentar orang nomor satu Amerika itu pun menuai reaksi keras dari Kremlin.

Biden mengatakan, Amerika Serikat bakal menggelontorkan dana tambahan sebesar 800 juta dolar AS untuk bantuan keamanan ke Ukraina dalam memerangi Rusia. Dana itu dialokasikan untuk pembelian paket persenjataan baru termasuk drone, antiarmor, dan sistem rudal antipesawat.

Baca Juga

Ditinggal Warganya Sembunyi di Bunker, Tel Aviv Menjadi Kota Hantu

“Lebih banyak lagi (bantuan persenjataan) akan datang saat kami mendapatkan stok peralatan tambahan yang kami siap untuk kirimkan (ke Ukraina),” kata Biden, kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (16/3/2022), seperti dikutip Reuters. 

Presiden dari Partai Demokrat itu kemudian mengutuk Putin. “Dia (Putin) adalah penjahat perang,” ujar Biden.

Baca Juga

Menlu Lavrov: Ukraina Tak Boleh Punya Senjata yang Mengancam Rusia

Kremlin pun lantas merespons pernyataan Biden itu dengan pedas. Istana Kepresidenan Rusia itu menganggap ucapan pemimpin Gedung Putih tentang Putin tidak dapat diterima. Apalagi, ucapan tersebut berasal dari seorang pemimpin negara yang bomnya membunuh ratusan ribu orang.

Baca Juga

Rusia: BBM Langka di AS karena Ulah Penguasa, tapi Gedung Putih Malah Menyalahkan Kami

“Kami menganggap retorika kepala negara (Biden) yang seperti itu, yang bomnya menewaskan ratusan ribu orang di seluruh dunia, tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada kantor berita Sputnik, Rabu (16/3/2022).

Pasukan Rusia terus membombardir kota-kota Ukraina yang terkepung, termasuk penembakan intensif di ibu kota Kiev. Tentara Moskow belum lagi merebut salah satu dari kota-kota terbesar di Ukraina sejak opersi militer dimulai pada 24 Februari lalu.

Baca Juga

China Tuduh AS Tukang Kompor karena Suka Sebar Informasi Salah terkait Konflik Ukraina

Operasi itu dilakukan Rusia sebagai tanggapan atas permintaan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) kepada Moskow, agar memberikan mereka perlindungan terhadap serangan intensif oleh pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, operasi khusus itu hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina. Penduduk sipil pada prinsipnya tidak dalam bahaya. 

Moskow pun telah berulang kali menegaskan tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina. Namun, negara-negara Barat telah memberlakukan banyak sanksi terhadap Rusia atas serangan ke Ukraina tersebut.

Editor: Ahmad Islamy Jamil