Joe Biden Ungkap Pembicaraan Telepon dengan Raja Salman, Beri Sinyal soal Pangeran MBS

WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkap sebagian percakapannya dengan pemimpin Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Biden melakukan percakapan telepon dengan Raja Salman pada Jumat (26/2/2021) waktu Riyadh.

Dalam wawancara dengan Univision, Biden mengatakan kepada Raja Salman bahwa dia akan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga

PM Israel Netanyahu Akan Kunjungi New York Meski Diancam Ditangkap Zohran Mamdani

"Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran hak asasi manusia," kata Biden, dalam wawancara tersebut, seperti dilaporkan kembali Reuters, Sabtu (27/2/2021).

Dia menegaskan kebijakan pemerintahan AS telah berubah dibandingkan dengan pendahulunya, Donald Trump. Pemerintahannya, lanjut Biden, akan mengumumkan perubahan kebijakan yang signifikan terhadap Saudi. 

Baca Juga

Laporan Intelijen AS Sebut Pangeran Mohammed bin Salman Terlibat Pembunuhan Jamal Khashoggi

"Saya menjelaskan kepadanya bahwa aturan sudah berubah dan kami akan mengumumkan perubahan signifikan hari ini (Jumat) dan Senin," ujarnya.

Baca Juga

Berbicara dengan Raja Salman, Joe Biden Janji Bantu Saudi Hadapi Serangan Kelompok Pro-Iran

Pada Jumat waktu Washington DC, AS merilis laporan intelijen yang mengungkap keterlibatan putra Raja Salman, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di kantor konsulat Saudi, Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

MBS disebut menyetujui operasi penangkapan atau pembunuhan Khashoggi. Badan intelijen AS menggunakan dasar penilaiannya atas fakta bahwa MBS bertanggung jawab atas pengambilan keputusan serta dukungannya untuk menggunakan tindakan kekerasan dalam membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi.

"Sejak 2017, Putra Mahkota memiliki kendali mutlak atas lembaga keamanan dan intelijen Kerajaan, sehingga sangat tidak mungkin pejabat Saudi akan melakukan operasi seperti ini tanpa seizinnya," bunyi laporan.

Kementerian Luar Negeri Saudi langsung menolak laporan itu dengan menyebutnya salah dan tidak bisa diterima.

Laporan intelijen yang disampaikan ke Kongres AS itu menggunakan kesimpulan yang tidak bisa dibenarkan dan tidak akurat.

Editor: Anton Suhartono