Junta Militer Myanmar Ingin Dekati Negara Arab untuk Pulangkan Muslim Rohingya

NAYPYITAW, iNews.id - Junta militer Myanmar berniat mempererat hubungan dengan Amerika Serikat (AS) setelah dijatuhi berbagai sanksi dari pemerintahan Joe Biden. Selain itu mereka ingin menggandeng negara-negara Arab, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, terkait pengungsi muslim Rohingya.

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, militer Myanmar ingin menjauhkan diri dari China dan dekat ke Barat.

Baca Juga

Partai TRUMP Diluncurkan di Belgia, Berikut 4 Alasannya

Seorang pelobi Israel-Kanada yang kini dipekerjakan oleh junta militer Myanmar, Ari Ben Menashe, mengatakan para jenderal junta ingin mengambil pendekatan berbeda. Sebelumnya, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dinilai terlalu dekat dengan pemerintahan China.

“Ada dorongan kuat untuk lebih dekat ke Barat dan AS, sebagai sikap yang berlawanan dari sebelumnya. Jenderal militer Myanmar tidak ingin jadi ‘boneka China’," kata Ben Menashe, dikutip dari Reuters, Minggu (7/3/2021).

Baca Juga

Amerika Serikat Bekukan Dana Rp14 Triliun Milik Myanmar

Pria yang merupakan mantan pejabat intelijen militer Israel itu dikontrak oleh jenderal Myanmar untuk membantu berkomunikasi dengan AS dan negara lain. 

Militer mengklaim negara luar keliru dalam menanggapi apa yang terjadi di Myanmar.

Baca Juga

Muslim Rohingya Tolak Dipulangkan ke Myanmar Pascakudeta Militer: Bagaimana Mungkin Kami Aman

Pada Kamis lalu, AS mengecam pembunuhan demonstran oleh aparat Myanmar dan menjatuhkan sanksi kepada kementerian serta bisnis yang dikendalikan militer.

Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri Myanmar, dan dua perusahaan yang dikelola militer dimasukkan dalam daftar hitam perdagangan.

Ben Menashe mengaku baru saja menandatangani kontrak dengan Menteri Pertahanan Myanmar Jenderal Mya Tun Oo. Dia menyebut akan dibayar dengan biaya yang dirahasiakan, jika sanksi terhadap militer dicabut oleh AS.

Tak hanya itu, junta militer Myanmar juga ingin memulangkan muslim Rohingya yang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh. Ben Menashe ditugaskan menghubungi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung rencana pemulangan etnis Rohingya tersebut.

“Militer mencoba untuk mendapatkan sejumlah dana bantuan guna mencukupi biaya memulangkan para Bengali (sebutan orang Myanmar bagi muslim Rohingya),” kata Ben Menashe.

Lebih lanjut pria 69 tahun itu menambahkan, junta militer bisa membuktikan pemilu pada pemilu November 2020 dicurangi oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Namun dia belum membeberkan bukti tersebut.

Editor: Anton Suhartono