Junta Militer Myanmar Sewa Jasa Pelobi Yahudi Kanada untuk Bujuk AS

WASHINGTON, iNews.id – Junta militer Myanmar dilaporkan menyewa jasa pelobi keturunan Yahudi Kanada, Ari Ben-Menashe. Pria itu akan dibayar 2 juta dolar AS (Rp28,8 miliar)  untuk membujuk AS dan beberapa negara lain.

Hal itu terungkap dalam sejumlah dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Baca Juga

7.000 Petani Bentrok dengan Polisi di Kantor Pusat Uni Eropa, 1.000 Traktor Lumpuhkan Kota

Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington DC untuk “membantu menjelaskan situasi sebenarnya” tentang kudeta militer di Myanmar kepada AS. Dia juga akan ditugasi melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel, dan Rusia, serta badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut sebuah perjanjian konsultasi.

Perusahaan yang berbasis di Montreal itu akan membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar. Ari Ben-Menashe dan rekan-rekannya juga bakal membantu menjelaskan situasi nyata di negara tersebut, menurut isi perjanjian tersebut.

Baca Juga

Pejabat Partai NLD Myanmar Rekan Suu Kyi Tewas di Tahanan

Dokumen perjanjian itu pada Senin (8/3/2021) diserahkan kepada Departemen Kehakiman AS sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing di AS dan dipublikasikan secara daring.

Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon dari wartawan untuk dimintai komentar.

Baca Juga

Pemimpin Negara Bagian India Ini Janji Bantu Pengungsi Myanmar yang Lari dari Junta Militer

Sementara, Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters bahwa dia memang ditugaskan oleh junta militer Myanmar untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke negara-negara Barat dan menjauh dari China.

Dia juga mengatakan bahwa para jenderal Myanmar itu ingin memukimkan kembali warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer pada 2017, di mana PBB menuduh para jenderal yang sama terlibat dalam aksi genosida.

Baca Juga

Rakyat Myanmar Mogok Total, Pabrik hingga Bank Kompak Tutup

“Sangat tidak masuk akal bahwa dia (Ben-Menashe) bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan,” kata Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch (HRW), John Sifton.

Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan bahwa perjanjian telah disepakati dengan menteri pertahanan Myanmar yang ditunjuk junta, Jenderal Mya Tun Oo. Dijelaskan pula bahwa pemerintah junta akan membayar perusahaan Dickens & Madson Canada sebesar 2 juta dolar AS.

Mya Tun Oo dan sejumlah jenderal lainnya Myanmar telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan Pemerintah Kanada, sehingga dokumen itu menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan “jika diizinkan secara hukum”.

Sejumlah pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar aturan sanksi terhadap Myanmar.

“Sepanjang dia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS,” kata mantan penasihat senior tentang sanksi di Departemen Keuangan AS, Peter Kucik.

Sementara, Departemen Keuangan AS menolak berkomentar ihwal tersebut.

Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan 1.900 orang ditangkapi sejak 1 Februari sejak para jenderal Myanmar merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk pemimpin terpilih, Aung San Suu Kyi.

Editor: Ahmad Islamy Jamil