Kabinet Israel Ketuk Palu, Gencatan Senjata Gaza Berlaku mulai Minggu 19 Januari

TEL AVIV, iNews.id - Kabinet Israel akhirnya menyetujui kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan Hamas dalam pemungutan suara pada Sabtu (18/1/2025) dini hari waktu setempat. 

Rapat kabinet yang ditutup dengan pemungutan suara berlangsug alot dan berlangsung selama 6 jam. Pemerintah akhirnya meratifikasi gencatan senjata dengan Hamas meski ditentang oleh kelompok sayap kanan radikal.

Baca Juga

Pejabat AS Frustrasi, Ungkap Senjata UEA Perpanjang Genosida Sudan

Portal berita Amerika Serikat (AS) Axios, mengutip anggota kabinet Israel, melaporkan di media sosial X, 24 menteri mendukung gencatan senjata, sementara 8 menteri menentang.

Selanjutkan, sebagaimana telah diumumkan oleh Pemerintah Qatar pada Rabu (15/1/2025), gencatan senjata akan berlaku efektif mulai Minggu (19/1/2025). Untuk tahap pertama gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari atau 6 pekan.

Baca Juga

Aksi Bela Palestina Dukung Gencatan Senjata di Gaza

Di masa gencatan senjata ini, Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, yakni perempuan, anak-anak, dan lanjut usia. Sebagai imbalannya Israel akan membebaskan ratusan, bahkan ribuan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara negara Yahudi itu.

Selama gencatan senjata tahap pertama itu pula, akan dilakukan negosiasi gencatan senjata tahap kedua yang arahnya adalah penghentian perang secara permanen.

Baca Juga

Netanyahu Terpojok, Tak Bisa Hindari Gencatan Senjata dengan Hamas Lagi

Mayoritas Publik Israel Dukung Gencatan Senjata Tahap II

Jajak pendapat yang disiarkan stasiun televisi Israel, Kan, mengungkap mayoritas warga Israel mendukung gencatan senjata tahap kedua di Gaza, bahkan mengakhiri perang.

Laporan Kan menyebutkan, 55 persen responden ingin kesepakatan tahap pertama berlanjut. Sementara itu 27 persen responden yakin perang harus dilanjutkan setelah fase gencatan senjata pertama dan 18 persen mengatakan tidak tahu.

Baca Juga

Trump Peringatkan Gencatan Senjata Gaza Harus Terlaksana sebelum Pelantikan Presiden AS

Jajak pendapat itu juga mengungkap, 62 persen responden mendukung kesepakatan tahap pertama, dibandingkan dengan 18 persen yang menentang dan 20 persen tidak mendukung maupun menolak.