Kapal Perusak AS Berlayar di Kepulauan Spratly yang Diklaim China di LCS, Apa Tujuannya?

BEIJING, iNews.id – Kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Russell, berlayar di dekat Kepulauan Spratly yang diklaim Beijing di Laut China Selatan (LCS), Rabu (17/2/2021). 

Kehadiran kapal perang AS itu menandai langkah terbaru Washington DC menentang klaim teritorial China di perairan yang diperebutkan itu.  “Ini menegaskan hak navigasi dan kebebasan di Kepulauan Spratly, sesuai dengan hukum internasional,” ungkap Armada ke-7 Angkatan Laut AS dalam pernyataan yang dikutip Reuters, hari ini.

Baca Juga

Menlu Turki Bertemu Delegasi Hamas, Bahas Situasi Gaza dan Rencana Perdamaian

China mengklaim kedaulatan atas seluruh Kepulauan Spratly. Akan tetapi Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengajukan klaim atas beberapa atau semua pulau itu.

Klaim teritorial China yang luas di LCS, perairan yang kaya sumber daya itu, telah menjadi isu panas dalam hubungan China-AS yang semakin rumit. Kedua negara berselisih soal perdagangan, asal-muasal pandemi Covid-19, kekerasan di Hong Kong, serta klaim atas Taiwan.

Baca Juga

Kapal Selam Bertenaga Nuklir Prancis Berpatroli di Laut China Selatan, Ada Apa?

Tak hanya itu, AS dan China juga terlibat perang urat syaraf terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Beijing terhadap kaum Muslim Uighur.

Washington DC mengecam upaya Beijing untuk menindas negara-negara tetangganya dengan persaingan dalam kepentingan. Sementara, China pun berulang kali mengecam upaya AS—yang dianggap Beijing—memicu kerusuhan di kawasan dan mencampuri urusan dalam negeri China.

Baca Juga

AS Tegaskan Dukungan bagi Asia Tenggara soal Konflik Laut China Selatan dengan China

Kapal AS melewati Kepulauan Spratly hari ini, menyusul latihan bersama oleh dua kelompok kapal induk AS di Laut China Selatan dan kapal perang lain yang berlayar di dekat Kepulauan Paracel yang dikendalikan China awal bulan ini.

Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden tidak akan mengurangi operasi militernya untuk menantang klaim Beijing, setelah eskalasi yang sama juga terlihat selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Editor: Ahmad Islamy Jamil