Kim Jong Un Canangkan Upaya Nasional Genjot Perekonomian, Karyawan Dipaksa Kerja Overtime

SEOUL, iNews.id - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengeluarkan perintah upaya nasional selama 80 hari untuk meningkatkan perekonomian negara yang semakin terpuruk, menjelang Kongres Partai Pekerja pada Januari mendatang.

Keputusan itu dibuat Kim dalam pertemuan Partai Buruh, Senin (5/10/2020). Kondisi perekonomian Korut yang sudah buruk akibat sanksi internasional, semakin terpuruk terkait pandemi virus corona serta banjir baru-baru ini.

Baca Juga

14 Negara Desak Israel Hentikan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

Dalam program upaya peningkatan ekonomi yang digagas Kim itu, jam kerja bagi karyawan ditambah. Bukan hanya itu, mereka juga mendapat tambahan tugas.

Upaya yang biasanya dijuluki 'pertempuran' itu sering kali menganut metode militeristik. Namun kantor berita Korut KCNA menggambarkannya dengan menggunakan istilah lebih diplomatis yakni 'kampanye' untuk menumbuhkan perekonomian.

Baca Juga

PBB: Korut Sengaja Langgar Sanksi Internasional, Termasuk Transfer Pemain ke Juventus

"Kita telah menunjukkan prestasi bersejarah dengan upaya yang mahal, dengan berani mengatasi cobaan dan kesulitan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini, tapi kita tidak boleh berpuas diri," kata Kim, seperti dilaporkan kembali AFP, Selasa (6/10/2020).

"Kita masih menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan dan ada banyak tujuan yang harus kita capai dalam tahun ini," ujarnya, lagi.

Baca Juga

Kim Jong Un Minta Maaf, Korsel Desak Korut Selidiki Penembakan Pejabat di Perbatasan

Setiap pekerja yang terlibat dalam 'pertempuran' akan diawasi ketat. Keuletan mereka dalam program ini juga digunakan sebagai tolak ukur kesetiaan kepada rezim.

Di sisi lain, kampanye ini ditentang oleh berbagai kelompok hak asasi sebagai kerja paksa.

Baca Juga

Pria Singapura Selundupkan Barang-Barang Mewah ke Korut, Langgar Sanksi PBB

Partai berkuasa Korut akan menyusun rencana ekonomi baru pada Kongres yang akan digelar pada Januari, pertemuan pertama dalam 5 tahun.

Editor: Anton Suhartono