Klarifikasi Video di Twitter, Saudi Tegaskan Feminisme Tak Dikriminalisasi

Anton Suhartono ยท Rabu, 13 November 2019 - 13:57 WIB
Klarifikasi Video di Twitter, Saudi Tegaskan Feminisme Tak Dikriminalisasi

Saudi klarifikasi soal video konsep ekstrimisme yang dikeluarkan Departemen Umum Penanggulangan Ekstrimisme (Screenshot: Arab News)

RIYADH, iNews.id - Presidensi Keamanan Negara Arab Saudi mengeluarkan klarifikasi terkait video promosi 'konsep ekstrimisme' yang disiarkan Departemen Umum Penanggulangan Ekstrimisme melalui akun Twitter.

Dalam video yang sudah dihapus itu disebutkan bahwa feminisme merupakan bagian dari ekstrimisme dan akan dihukum.

Dalam sebuah pernyataan klarifikasi, sebagaimana dikutip dari Arabnews, Rabu (13/11/2019), presidensi menyatakan bahwa isi video tersebut tidak akurat dan mengandung banyak kesalahan dalam mendefinisikan ekstrimisme. Orang yang membuat dan memublikasikan video itu disebut bertindak atas namanya sendiri, tak mewakili lembaga.

Menurut pernyataan resmi, presidensi menyampaikan bahwa orang yang bersangkutan telah diangkap untuk diperiksa.

Langkah lain juga dilakukan terhadap para pengguna media sosial untuk memastikan bahwa kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi.

Presidensi juga menyebutkan bahwa artikel yang diterbitkan surat kabar Al Watan pada 11 November 2019 keliru. Di dalamnya memuat tulisan bahwa hukuman berat akan dikenakan kepada kelompok feminis, termasuk penjara dan cambukan.

Presidensi mengklarifikasi bahwa laporan itu tidak benar, menunjukkan bahwa itu bukan datang dari badan pengawas. Tak ada hukum seperti itu sebagaimana ditetapkan dalam Statuta Pemerintah dan aturan lainnya.

Tindakan hukum yang diperlukan juga diambil oleh otoritas terkait terhadap surat kabar Al Watan terkait laporan ini.

Dalam sebuah cuitan pada Selasa, Komisi Hak Asasi Manusia Arab Saudi mengonfirmasi bahwa feminisme tidak dikriminalisasi di Arab Saudi dan bahwa Kerajaan memberikan ruang yang besar bagi hak-hak perempuan.

Komisi menegaskan langkah-langkah mendasar telah dilakukan untuk pemberdayaan perempuan serta memberi mereka hak penuh.


Editor : Anton Suhartono