Komisioner HAM PBB Sebut Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel Ilegal, Ini Dampaknya

JENEWA, iNews.id - Dewan HAM PBB ikut bersuara soal rencana Israel mencaplok wilayah pendudukan Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menegaskan, pencaplokan wilayah pendudukan oleh Israel merupakan langkah ilegal. Dia memperingatkan Israel, konsekuensi dari tindakannya akan membawa bencana.

Baca Juga

Mesir Tuding Netanyahu Halangi Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza

Pernyataan ini disampaikan Bachelet menjelang pembahasan rencana aneksasi di parlemen Israel. Dia mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk membatalkannya.

"Pencaplokan adalah ilegal. Aneksasi apa pun, apakah itu 30 persen atau 5 persen dari Tepi Barat," kata Bachelet, dikutip dari AFP, Senin (29/6/2020).

Baca Juga

Jet-Jet Tempur Israel Gempur Posisi Hamas Setelah Serangan Roket dari Gaza

Menurut dia, Netanyahu lebih baik mendengarkan mantan pejabat senior dan jenderal Israel serta banyak suara lainnya di seluruh dunia agar tidak melanjutkan rencana berbahaya tersebut.

Bachelet juga memperingatkan efek dari pencaplokan tanah Palestina yang diduduki itu akan berlangsung panjang hingga puluhan tahun. Kondisi ini jelas akan mengganggu prospek perdamaian Israel-Palestina yang diupayakan sejak lama.

Baca Juga

Israel Berencana Caplok Wilayah Palestina, Hamas: Ini Upaya Memicu Perang

"Mereka cenderung menjadi bencana bagi Palestina, bagi Israel, dan untuk kawasan yang lebih luas,” ujarnya.

Setiap upaya untuk mencaplok bagian mana pun dari wilayah Palestina, lanjut dia, tidak hanya merusak upaya mencapai perdamaian abadi, namun juga akan melanggengkan dan meningkatkan pelanggaran HAM serius.

Baca Juga

Liciknya Israel, Tanah Tepi Barat yang Hendak Dicaplok ternyata Paling Subur di Palestina

Pencaplokan hampir pasti mengarah pada peningkatan pembatasan hak warga Palestina untuk bebas bergerak.

Selain itu, tanah-tanah warga akan diambil paksa atau warga Palestina kehilangan akses untuk mengolah tanah mereka.

Penduduk Palestina yang tinggal di wilayah yang dicaplok kemungkinan akan mengalami kesulitan lebih besar dalam mengakses layanan-layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan. Akses kemanusiaan juga bisa diblokir.

Editor: Anton Suhartono