Kondisi Belum Memungkinkan, Menlu Retno Marsudi Batal ke Myanmar

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membatalkan rencana kunjungan ke Myanmar. Menurut laporan, kunjungan itu seharusnya berlangsung pada Kamis (25/2/2021).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan, melihat perkembangan situasi yang terjadi, bukan saat yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar.

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

"Setelah memperhitungkan perkembangan saat ini serta masukan dari negara ASEAN lainnya, ini bukan waktu yang ideal untuk melakukan kunjungan ke Myanmar," kata Faizasyah.

Sebelumnya Reuters melaporkan, Menlu Retno dijadwalkan tiba di Ibu Kota Naypyitaw pada Kamis pagi. Ini akan menjadi kunjungan pejabat asing pertama ke negara Asia Tenggara itu sejak kudeta pada 1 Februari 2021.

KBRI di Yangon Didemo Massa, Kemlu Bantah RI Dukung Pemilu Baru Myanmar

Retno melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN untuk menggalang dukungan digelarnya pertemuan khusus ASEAN membahas situasi di Myanmar. Beberapa negara yang sudah didatangi antara lain Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand.

Sebelumnya, Indonesia menjadi sorotan di Myanmar terkait pemberitaan bahwa pemerintah mengusulkan agar ASEAN mengirim pengawas untuk memastikan pemilu yang akan digelar pemerintahan junta berlangsung adil.

Facebook Hapus Akun Militer Myanmar Setelah 2 Demonstran Anti-Kudeta Tewas Tertembak

Para aktivis serta warga Myanmar tak menginginkan adanya pemilu baru, melainkan mendesak militer untuk mengembalikan pemerintahan sipil yang dikudeta.

Faizasyah dalam press briefing, Selasa, menepis informasi itu dan menegaskan dukungan Indonesia terhadap rakyat Myanmar.

“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Faizasyah.

Menlu Retno, lanjut dia, masih melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu membahas krisis politik di Myanmar.

Namun usulan itu terlanjur disambut kemarahan aktivis dan warga Myanmar. Ratusan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar RI di Yangon pada Selasa.

Kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar, The Future Nation Alliance, menyatakan, kunjungan Retno sama saja mengakui pemerintahan junta militer.

Mereka mendesak agar pejabat asing bertemu Htin Lin Aung, perwakilan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan.

Editor: Anton Suhartono