Korea Utara Masih Lanjutkan Program Nuklir, DK PBB Akan Bertindak

SEOUL, iNews.id - Meski bersepakat mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea dengan Amerika Serikat (AS), Korea Utara (Korut) ternyata belum menghentikan program nuklir dan rudalnya.

Itu berarti Korut melanggar sanksi PBB.

Surat dari 100 Tentara dan Perwira Cadangan Israel Ungkap Keruntuhan Nilai Prajurit Zionis

"Korea Utara belum menghentikan program nuklir dan rudal serta terus menentang resolusi Dewan Keamanan (DK) melalui peningkatan besar-besaran pemindahan produk minyak dari kapal ke kapal secara ilegal, begitu pula dengan pemindahan batu bara di laut selama 2018," demikian isi laporan yang disiapkan untuk DK PBB.

Laporan rahasia itu disusun oleh para pakar pemantau penerapan sanksi PBB terhadap Korut. Laporan itu menyebut, Korut berupaya memasok persenjataan ringan serta perangkat militer lainnya melalui perantar asing ke Libia, Yaman, dan Sudan.

Dari semua kegiatan Korut, para pakar menyimpulkan beragam sanksi keuangan terhadap Korut merupakan cara yang tidak efektif. Itu berarti DK PBB harus mempertimbangkan sanksi lain.

Pada awal pekan ini, Washington Post melaporkan, beberapa pejabat AS mengetahui hal tersebut berdasarkan foto-foto satelit pemantau fasilitas Sanumdong dekat Pyongyang. Berdasarkan foto-foto itu, pejabat AS meyakini satu atau dua rudal balistik sedang dibuat di lokasi tersebut.

Laporan kepada DK PBB mengenai aktivitas Korut itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un bertemu di Singapura, 12 Juni lalu.

Keduanya menyatakan bertekad bekerja menuju denuklirisasi. Bahkan, Trump menegaskan Korut tak lagi menjadi ancaman nuklir. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengaku optimistis denuklirisasi Korut bisa tercapai.

"Pekerjaan telah dimulai. Proses mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea merupakan sesuatu yang saya pikir kita semua ketahui memerlukan waktu," ujarnya.

Berbicara sebelum pertemuan ASEAN di Singapura, Pompeo menekankan pentingnya mempertahankan tekanan ekonomi dan diplomasi terhadap Korut untuk mencapai denuklirisasi yang sepenuhnya diverifikasi.

Pompeo juga mengaku melihat laporan-laporan yang menyebut Rusia mengeluarkan izin agar 10.000 warga Korut bisa bekerja di wilayahnya tanpa mengindahkan sanksi PBB.

"Saya ingin mengingatkan semua negara yang menyokong resolusi-resolusi ini bahwa ini merupakan masalah serius dan sesuatu yang kami akan diskusikan dengan Moskow. Kami berharap Rusia dan semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan menguatkan sanksi terhadap Korea Utara," papar Pompeo.

Editor: Nathania Riris Michico