Kosovo Resmi Jadi Negara Muslim Pertama Buka Kedubes untuk Israel di Yerusalem

PRISTINA, iNews.id - Kosovo resmi membuka kedutaan besar (kedubes) untuk Israel di Yerusalem, Minggu (14/3/2021). Dengan demikian Kosovo menjadi negara mayoritas muslim pertama yang membuka kedubes Israel di Yerusalem, wilayah yang masih disengketakan dengan Palestina.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kosovo menyatakan, pembukaan kedubes dilakukan setelah kedua negara meresmikan hubungan diplomatik pada 1 Februari serta pertemuan tingkat tinggi Kosovo-Serbia di Gedung Putih yang dimediasi Amerika Serikat pada September 2020.

Baca Juga

Usai Ancam Hapus Moskow dari Peta, Negara NATO Beri Klarifikasi

"Kementerian Luar Negeri dan Diaspora mengumumkan, Kedutaan Besar Kosovo di Israel, dengan kantor pusat di Yerusalem, secara resmi dibuka," bunyi pernyataan, dikutip dari Associated Press, Senin (15/3/2021).

Bukan hanya negara mayoritas muslim pertama, Kosovo juga menjadi negara Eropa pertama yang mendirikan kedubes di Yerusalem. Sebelumnya AS dan Guatemala lebih dulu memindahkan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Baca Juga

Pangeran MBS Dilaporkan Akan Bertemu PM Israel Netanyahu di UEA, Saudi Membantah

Keputusan Kosovo diambil setelah Perdana Menteri Avdullah Hoti bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vucic di Gedung Putih pada September lalu.

“Penempatan plakat dan bendera negara di Kedutaan Besar Kosovo di Israel mencerminkan komitmen Pemerintah Kosovo untuk memenuhi janji untuk mendirikan misi diplomatik di Yerusalem,” bunyi pernyataan.

Baca Juga

Pengadilan Kriminal Internasional Selidiki Kejahatan Perang di Palestina, Israel dan AS Murka

Gedung kedubes Kosovo berdiri di pusat kota Yerusalem. Pembukaan tidak dilakukan dengan upacara. Kosovo juga tidak mengirim delegasi ke Yerusalem untuk meresmikan kantor tersebut terkait pembatasan virus corona.

Baca Juga

Akhirnya Pengadilan Kriminal Internasional Buka Penyelidikan Kejahatan di Wilayah Palestina

Palestina mengklaim Yerusalem timur, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 yang kemudian dicaplok, sebagai ibu kota masa depan.

Sebagian besar komunitas dunia juga tak mengakui pencaplokan Israel atas Yerusalem alias melanggar hukum internasional. Sesuai perjanjian, status Yerusalem harus didiskusikan kedua pihak di meja perundingan, bukan diakui sepihak.

AS merestui Yerusalem sebagai milik Israel pada 2017 atau di masa pemerintahan Donald Trump yang ditindaklanjuti dengan memindahkan kedubes pada Mei 2018.

Editor: Anton Suhartono