Kremlin: Belum Ada Keputusan Penutupan Perbatasan Rusia 

MOSKOW, iNews.id - Kremlin mengatakan belum ada keputusan yang diambil pemerintah terkait penutupan perbatasan Rusia. Penutupan dimaksudkan untuk menghentikan eksodus pria-pria usia wajib militer pergi dari negara itu. 

"Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Saat ini, belum ada keputusan yang diambil mengenai hal ini," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan, Senin (26/9/2022).  

Baca Juga

AS Selidiki Apakah Pembunuhan Pejabat Hamas oleh Israel Melanggar Gencatan Senjata Gaza

Sebelumnya, isu penutupan perbatasan muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meneken dekret mobilisasi parsial ke Ukraina. Isu itu pun menjadi bola liar dan memicu kekacauan di sejumlah tempat. 

Penerbangan keluar dari Rusia telah terjual habis. Selain itu, mobil-mobil mengantre di pos pemeriksaan perbatasan. 

Baca Juga

Merasa di Atas Angin, Ukraina Terus Cemooh Rusia terkait Mobilisasi Parsial 

Bahkan muncul laporan adanya antrean hingga 48 jam di satu-satunya jalan perbatasan ke Georgia. Negara tersebut pro-Barat yang memungkinkan warga Rusia masuk tanpa visa.

Di hari yang sama, anggota majelis tinggi parlemen Rusia, Dewan Federasi, Sergei Tsekov mengatakan pria usia wajib militer seharusnya tak boleh meninggalkan negara tersebut. 

Baca Juga

Protes Mobilisasi Pasukan Cadangan Rusia ke Ukraina, 730 Orang Ditangkap

"Setiap orang yang dalam usia wajib militer seharusnya dilarang bepergian ke luar negeri dalam situasi saat ini," katanya kepada kantor berita RIA, Senin (26/9/2022). 

Dua situs berita, Meduza dan Novaya Gazeta Eropa sama-sama melaporkan pihak berwenang Rusia berencana untuk melarang pria pergi. Hal itu dikutip dari pejabat yang tidak disebutkan namanya.

Baca Juga

Putin Mobilisasi Pasukan Cadangan, Uni Eropa Ancam Beri Saksi Baru ke Rusia

Mobilisasi telah memicu protes berkelanjutan pertama di Rusia sejak perang dimulai. Sebuah kelompok pemantau memperkirakan setidaknya 2.000 orang telah ditangkap sejauh ini. Selain itu, semua kritik publik terhadap "operasi militer khusus" dilarang.

Editor: Umaya Khusniah