Krisis Keuangan Parah, Sri Lanka Sering Lakukan Pemadaman Listrik
KOLOMBO, iNews.id - Sri Lanka mengalami pemadaman listrik di seluruh pulau selama beberapa jam, Sabtu (9/12/2023). Akibat krisis keuangan parah, Sri Lanka kekurangan pasokan minyak dan batu bara untuk mengoperasikan pembangkit listrik.
"Pemulihan secara bertahap sedang berlangsung dan mungkin memerlukan beberapa jam untuk sepenuhnya mengembalikan pasokan listrik," tulis peryataan resmi Sri Lanka seperti dikutip dari AP, Minggu (10/12/2023)
Sri Lanka secara besar-besaran mengandalkan listrik tenaga air untuk pembangkitan listrik, sementara batu bara dan minyak digunakan untuk mencakup sisa kebutuhan. Selama musim kemarau, negara ini terpaksa menggunakan lebih banyak tenaga termal untuk pembangkitan listrik.
Pada tahun lalu, Sri Lanka mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam setiap hari selama beberapa bulan karena penurunan tingkat air yang menggerakkan bendungan hidroelektrik. Krisis listrik semakin parah karena Sri Lanka kesulitan mengimpor stok minyak dan batu bara yang cukup setelah cadangan devisa negara itu habis selama krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Sri Lanka terjerumus ke dalam krisis ekonomi pada tahun 2022, menciptakan kekurangan yang parah dan memicu protes keras yang mengakibatkan penggulingan Presiden saat itu, Gotabaya Rajapaksa.
Negara tersebut menyatakan kebangkrutan pada April 2022 dengan lebih dari 83 miliar dolar Amerika Serikat utang, lebih dari setengahnya kepada kreditor asing.
Di bawah kepemimpinan Presiden baru, Ranil Wickremesinghe, pasokan listrik telah dipulihkan. Namun, ada ketidakpuasan publik yang meningkat terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dengan menaikkan tarif listrik dan memberlakukan pajak penghasilan baru yang berat bagi para profesional dan bisnis.
Sri Lanka telah mencari dukungan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menyelamatkan ekonomi.
IMF setuju pada Maret untuk paket bantuan sebesar 2,9 miliar dolar AS, melepaskan pembayaran pertama tak lama setelahnya. Namun, IMF menunda bagian kedua, dengan alasan pengawasan yang tidak memadai dan restrukturisasi utang.
Pemeriksaan IMF pada September menyatakan bahwa ekonomi Sri Lanka sedang pulih, tetapi negara tersebut perlu meningkatkan administrasi pajak, menghapus pengecualian, dan menindak tegas penggelapan pajak.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq