Kementerian ESDM Sita 50.000 Ton Batu Bara di Kutai Kartanegara, Diduga Ilegal

Selasa, 20 Januari 2026 - 15:20:00 WIB

Kementerian ESDM menyita 50.000 ton batu bara tak bertuan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan 50.000 batu bara tak bertuan di sejumlah dermaga bongkar muat barang tambang (jetty) di sepanjang jalur Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Tumpukan batu bara tersebut diduga berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.

Tumpukan atau stockpile batu bara tersebut ditemukan di enam lokasi berbeda di pelabuhan khusus/jetty batu bara, serta di area penambangan yang berada di Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Sebulu. Temuan itu merupakan hasil operasi pengamanan yang dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 14-15 Januari 2026, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

Mengapai UEA Jadi Negara Paling Terpercaya di Dunia?

Direktur Jenderal (Dirjen) Gakkum Kementerian ESDM Jeffri Huwae menjelaskan tumpukan atau stockpile batu bara tersebut merupakan kekayaan negara yang rawan hilang, sehingga segera diamankan oleh tim Ditjen Gakkum ESDM.

“Saat ini stockpile batu bara tersebut telah dilakukan pengamanan dengan pemasangan barikade menggunakan garis atau segel Ditjen Gakkum ESDM, serta dipasangi spanduk/plang larangan yang menyatakan bahwa tumpukan tersebut merupakan aset negara,” ujar Jeffri di Jakarta, Selasa (20/1/2026)

Bea Keluar Batu Bara Diproyeksi Sumbang Rp24-25 Triliun per Tahun Mulai 2026

Jeffri menambahkan, tahapan selanjutnya yakni menelusuri asal usul serta penilaian kuantitas dan kualitas batu bara tersebut. Proses itu akan melibatkan pihak independen baik surveyor atau instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setelah seluruh proses tersebut selesai, batu bara akan dilelang, dan hasilnya akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor ESDM,” ungkap Jeffri.