Krisis Politik, Malaysia Kemungkinan Gelar Pemilu Tahun Ini

KUALA LUMPUR, iNews.id - Malaysia kemungkinan menggelar pemilihan umum pada akhir tahun ini untuk mengakhiri krisis politik pascapengunduran diri Mahathir Mohamad pada tahun lalu.

Informasi ini muncul ke publik setelah dua anggota partai berkuasa, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), mengatakan pada Senin (21/6/2021), kelompoknya mempersiapkan diri untuk pemilu dalam beberapa bulan mendatang.

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

Selain itu dalam pertemuan dengan para pimpinan cabang Bersatu di Johor, Muhyiddin mengindikasikan pemilu bisa digelar akhir tahun setelah Malaysia mencapai target vaksinasi Covid-19 dan setelah perekonomian mulai pulih.

"Presiden partai meminta agar persiapan dilakukan untuk GE15 (Pemilu ke-15) yang bisa diadakan pada akhir tahun atau awal tahun depan," kata Wakil Ketua Bersatu Johor, Nasir Hashim, seperti dilaporkan The New Straits Times.

Gara-Gara Ini Malaysia Ubah Penulisan Nama PM Muhyiddin Yassin di Dokumen Resmi

Menurut Nasir, pelaksanaan pemilu didasarkan target herd immunity yang bisa dicapai pada Oktober atau November 2021.

Namun keputusan untuk mengadakan pemilu bergantung pada capaian target vaksinasi penuh pada akhir tahun, yakni menjangkau sekitar 80 persen penduduk.

Krisis Covid, Raja Malaysia Panggil Para Pemimpin Partai Politik

Muhyiddin sebelumnya juga mengatakan akan membubarkan parlemen Dewan Rakyat dan menggelar pemilu setelah pandemi Covid-19 terkendali. Malaysia tengah berjuang menendalikan wabah virus corona.

Negeri Jiran saat ini berada di pekan ketiga penerapan lockdown total dan dijadwalkan berakhir pada 28 Juni.

Muhyiddin mengatakan, pemerintahannya menargetkan Malaysia kembali normal pada November setelah tingkat vaksinasi tercapai dan beban layanan kesehatan menurun.

Dia merupakan perdana menteri Malaysia pertama yang naik bukan dari hasil pemilu, melainkan menggantikan Mahathir yang mengundurkan diri setelah terjadi perpecahan di internal koalisi Pakatan Harapan.

Raja Malaysia Sultan Abdullah menunjuknya pada awal 2020 berdasarkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen Dewan Rakyat.

Status Muhyiddin yang naik bukan dari jalur pemilu menjadi bahan protes dari tokoh oposisi, termasuk Anwar Ibrahim dan Mahathir. Bahkan keduanya sempat mengusulkan mosi tidak percaya dengan berpegangan bahwa Muhyiddin sudah kehilangan mayoritas dukungan anggota parlemen. Namun upaya mosi batal terkait pandemi Covid-19.

Editor: Anton Suhartono