Mali Tak Ikut Terapkan Sanksi terhadap Guinea, Kenapa?
BAMAKO, iNews.id - Pemerintah Mali tidak turut menerapkan sanksi yang dijatuhkan oleh blok politik dan ekonomi utama Afrika Barat, ECOWAS terhadap Guinea. Sanksi-sanksi tersebut dinilai ilegal, tidak manusiawi dan tidak sah.
"Dengan mempertimbangkan solidaritas dan persaudaraan antara Mali dan Guinea, pemerintah transisi telah memutuskan untuk melepaskan diri dari semua sanksi ilegal, tidak manusiawi dan tidak sah yang dikenakan pada (Guinea)," kata juru bicara pemerintah Mali dan perdana menteri sementara, Abdoulaye Maiga dalam sebuah pernyataan, Rabu (28/9/2022).
Dia juga mengatakan Mali akan, jika perlu, mengambil tindakan untuk membantu Guinea untuk melawan dampak sanksi. Tidak segera jelas apa dampak penolakan Mali untuk menerapkan sanksi.
ECOWAS menjatuhkan sanksi kepada junta yang berkuasa di Guinea pekan lalu. Guinea dinilai terlalu lama menyelenggarakan pemilihan umum dan memulihkan demokrasi setelah merebut kekuasaan tahun lalu.
Sanksi yang diterapkan ECOWAS di antaranya membekukan aset keuangan anggota junta dan melarang mereka bepergian ke negara lain di kawasan itu.
Sementara itu, Mali juga dihantam sanksi yang lebih luas awal tahun ini setelah junta yang berkuasa juga menunda penyelenggaraan pemilu. Mali pun mengecam sanksi yang dijatuhkan ECOWAS padanya pada Januari.
Mereka mengatakan, sanksi itu tidak sah dan tidak manusiawi. Blok itu mencabut beberapa sanksi pada Juli setelah penguasa militer Mali mengusulkan transisi dua tahun ke demokrasi dan menerbitkan undang-undang pemilu baru.
Pemimpin junta Guinea Mamady Dumbouya mengusulkan transisi tiga tahun ke pemilihan pada bulan Mei, yang ditolak ECOWAS. Mereka beralasan ingin melihat rencana baru pada akhir Juli.
Dalam pernyataan pekan lalu, blok regional memberi Guinea waktu hingga 22 Oktober untuk menetapkan jadwal yang "masuk akal", atau menghadapi sanksi tambahan.
Editor: Umaya Khusniah