Mantan Anggota Parlemen Rusia Membelot, Dituduh Sebarkan Berita Palsu tentang Tentara Kremlin

MOSKOW, iNews.id - Mantan anggota parlemen Rusia, Ilya Ponomaryov sedang diselidiki karena diduga menyebarkan informasi palsu tentang tentara Kremlin. Saat ini, dia berada di pengasingan di Ukraina dan berbalik menentang Kremlin. 

Dilansir dari Kantor berita TASS, mengutip pengadilan Moskow pada Selasa (30/8/2022), penyelidik telah meminta "penangkapan in absentia". Hal itu secara efektif membuat Ponomaryov menjadi buronan. Dia akan menghadapi penahanan tertentu jika kembali ke Rusia.

Baca Juga

3 Astronot Terjebak di Stasiun Luar Angkasa, China Luncurkan Misi Penyelamatan

Di bawah undang-undang yang disahkan delapan hari setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari, penyebaran atas informasi palsu yang disengaja tentang angkatan bersenjata dapat dihukum dengan denda atau, dalam kasus yang paling serius, hingga 15 tahun penjara. 

Ponomaryov berada di bawah tekanan di Rusia sejak menjadi satu-satunya dari 450 anggota parlemen di majelis Duma, yang memberikan suara menentang pencaplokan Krimea dari Ukraina pada 2014.

Baca Juga

AS Prihatin India Mau Gabung Latihan Militer Besar-besaran Bersama Rusia

Dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, dia menjelaskan perkembangan terbaru. Dia mengatakan ini akan menjadi penangkapan secara in absentia untuk yang kedua kalinya. 

Sebelumnya, seorang anggota dewan distrik Moskow, Alexei Gorinov, dipenjara selama tujuh tahun pada bulan Juli. Dia dinyatakan bersalah atas pelanggaran itu. 

Baca Juga

Antisipasi Serangan Rusia, Finlandia Gelar Latihan Perang Tutup Jalan Raya untuk Jet Tempur

Selain Gorinov, ada dua tokoh oposisi lainnya, Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Murza yang terjerat UU tersebut. Mereka berada dalam penahanan pra-sidang dalam kasus serupa.

Pekan lalu kritikus perang lainnya, mantan Wali Kota Yekaterinburg, Yevgeny Roizman, didakwa mendiskreditkan angkatan bersenjata setelah menggambarkan tindakan Moskow di Ukraina sebagai perang dan invasi. Pelanggaran itu dapat dihukum hingga tiga tahun dalam kasus yang lebih ringan, atau lima tahun dalam kasus yang lebih serius.

Editor: Umaya Khusniah