Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Dituntut Hukuman Mati atas Tuduhan Memberontak

SEOUL, iNews.id - Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dituntut hukuman mati terkait penerapan status darurat militer pada Desember 2024. Dalam sidang pada Selasa (13/1/2026), jaksa penuntut Korsel menuntut Yoon atas tuduhan pemberontakan terkait status darurat militer yang hanya belasan jam, sebelum dicabut oleh parlemen.

Sidang dengan agenda penuntutan Yoon terkait dakwaan pemberontakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran lain terkait status darurat militer, berlangsung selama 11 jam.

Baca Juga

Dewan Keamanan Nasional Ungkap Nama-Nama Pembunuh Utama Rakyat Iran

Dalam pernyataan penutup, jaksa menuduh Yoon sebagai aktor utama pemberontakan yang dimotivasi oleh "nafsu kekuasaan bertujuan untuk kediktatoran dan melanggengkan pemerintahan jangka panjang".

Jaksa juga menuduh Yoon tidak menyesali atas tindakan yang mengancam tatanan konstitusional dan demokrasi.

Baca Juga

Duh, Wakil Menteri Pertahanan Vietnam Lecehkan Perempuan PNS Korsel

"Korban terbesar dari pemberontakan dalam kasus ini adalah rakyat negara ini," kata jaksa, dikutip dari AFP.

Jaksa juga tak menemukan unsur yang bisa meringankan Yoon sebagai pertimbangan dalam mengurangi hukuman, sehingga tuntutan berat harus dijatuhkan.

Baca Juga

Nasib Mantan Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee: Dulu Dipuja bak Idol, Kini Diseret ke Pengadilan

Jika terbukti bersalah, Yoon menjadi presiden Korsel ketiga yang dihukum karena pemberontakan, bersama dua pemimpin militer terkait kudeta tahun 1979.

Meski demikian sangat kecil kemungkinan Yoon dieksekusi mati karena Korsel menangguhkan hukuman mati secara tidak resmi sejak 1997.

Sebelumnya jaksa juga menuntut Yoon dengan hukuman penjara 10 tahun atas tuduhan menghalangi hukum. Pengadilan Seoul diperkirakan akan menggelar sidang vonis untuk dakwaan tersebut pada 16 Januari.

Sementara itu, tim pembela Yoon membuat argumen dramatis dalam upaya membantu klien serta dan para kaki tangannya.

Yoon memicu krisis politik ketika ia mengumumkan berakhirnya pemerintahan sipil pada Desember 2024 dan mengirim pasukan ke Parlemen untuk menegakkannya.

Selain Yoon, jaksa juga menuntut mantan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Editor: Anton Suhartono