Masih Bungkam, Kian Banyak Penghargaan Aung San Suu Kyi yang Dicabut

NAYPYIDAW, iNews.id - Pemerintah Aberdeen, Skotlandia, membongkar tanda penghargaan bagi Aung San Suu Kyi. Hal itu diputuskan di tengah kecaman keras terhadap Suu Kyi yang masih membisu terkait kekejaman atas warga minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Pembongkaran dilakukan setelah dewan kota setuju untuk mengambil langkah tersebut.

Baca Juga

Pakistan dan Afghanistan di Ambang Perang Terbuka setelah Perundingan Istanbul Gagal

"Saya kira tanda penghargaan ini diganti saja dengan penghargaan yang menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata anggota dewan kota, Barney Crockett.

Pemerintah Aberdeen membuat tanda penghargaan bagi Aung San Suu Kyi atas permintaan organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, 20 tahun silam.

Baca Juga

Pembantaian Rohingya, Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi Tak Akan Ditarik

Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 ketika menjalani tahanan rumah di Rangoon.

Hadiah diberikan kepadanya sebagai penghargaan atas upayanya mendorong demokratisasi dan penghormataan terhadap hak asasi manusia.

Baca Juga

Kasus Pembantaian Rohingya Harus Dibawa ke Pengadilan Internasional

Setelah pemilihan umum di Myanmar pada 2015, dia diangkat sebagai penasehat negara, yang pada prakteknya merupakan kepala pemerintahan sipil.

Dua tahun kemudian, gelombang kekerasan pecah di Negara Bagian Rakhine setelah milisi Rohingya menyerang pos-pos polisi, menewaskan 12 aparat keamanan.

Baca Juga

Curahan Hati Pengungsi Muslim Rohingya ke Delegasi DK PBB

Merespons insiden ini, militer Myanmar menggelar operasi dengan dalih menumpas milisi Rohingya.

Aksi-aksi kekerasan pecah yang membuat masyarakat internasional menuduh aparat keamanan Myanmar membunuh warga Muslim dan membakar desa-desa mereka.

Ratusan ribu warga Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga, Bangladesh, untuk menghindari gelombang kekerasan.

Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapai sekitar 700.000 orang.

Pejabat PBB menggambarkan apa yang dilakukan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis, tuduhan yang ditolak oleh pemerintah dan militer Myanmar.

Tim penyelidik PBB menyatakan adanya pembantaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta merekomendasikan agar jenderal-jenderal Myanmar diadili.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga menyatakan akan mengadili jenderal-jenderal Myanmar, meski Myanmar bukan negara anggota ICC. Sebab, krisis tersebut telah berdampak ke Bangladesh, yang merupakan negara anggota ICC.

Di saat kebrutalan dan kekejaman terhadap warga minoritas Muslim Rohingya terjadi, Aung San Suu Kyi tidak mengutuk atau mengevam keras tindakan militer Myanmar, sikap yang sangat disayangkan masyarakat internasional.

Pada Agustus, penghargaan Freedom of Edinburgh bagi Aung Saan Suu Kyi juga dibatalkan.

Kota-kota lain seperti Glasgow, Newcastle, dan Oxford juga mencabut tanda penghormatan untuk Suu Kyi.

Di luar itu, masyarakat dari berbagai negara mengajukan petisi agar hadiah Nobel Perdamaian baginya dibatalkan pula. Namun, Komite Nobel menegaskan hadiah tersebut tidak akan dicabut.

Editor: Nathania Riris Michico