Mengenal Shut Down Pemerintah AS dan Dampaknya

WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali tutup atau shut down, setelah Senat gagal menyepakati rancangan anggaran federal, Selasa (30/9/2025). Terjadi kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat yang akhirnya gagal mencapai suara yang dibutuhkan untuk meloloskan rancangan anggaran baru.

Partai Republik berkuasa di Senat dengan memiliki 53 kursi, namun masih membutuhkan 7 suara tambahan dari Demokrat untuk meloloskan rancangan anggaran. 

Baca Juga

Siapa Gregory Moreau? Wakil Wali Kota Paris yang Selalu Membawa Tikus di Pundaknya

Awalnya rancangan anggaran yang diajukan Demokrat kalah dengan 47 melawa 53 suara. Selanjutnya rancangan anggaran versi Republik pun gagal lolos karena kekurangan 5 suara. Senator Rand Paul bahkan menolak rancangan dari partainya sendiri.

Apa Itu Shut Down?

Istilah shut down pemerintah AS sering muncul ketika Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran. Peristiwa ini bukan sekadar istilah politik, melainkan situasi serius yang berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan dan kehidupan jutaan warga.

Baca Juga

Pemerintah AS Shut Down, Ini Ancaman Trump kepada Partai Demokrat

Definisi Shut Down Pemerintah

Shut down pemerintah AS terjadi ketika anggaran federal tidak disahkan tepat waktu oleh Kongres dan Presiden. Tanpa persetujuan anggaran baru, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai sebagian besar operasionalnya. Akibatnya, banyak lembaga federal harus menghentikan aktivitasnya, sementara para pegawai negeri sipil dipaksa cuti tanpa bayaran.

Layanan Publik yang Terdampak

Tidak semua fungsi pemerintahan berhenti. Layanan penting seperti keamanan nasional, militer, pengendalian lalu lintas udara, serta rumah sakit federal tetap berjalan. Namun, banyak sektor publik lain akan lumpuh, di antaranya:

Baca Juga

Senat Gagal Sepakati Anggaran, Pemerintah AS Shut Down!

• Penundaan gaji pegawai negeri sipil dan kontraktor pemerintah
• Penutupan taman nasional, museum, dan fasilitas publik
• Terganggunya layanan administrasi paspor dan visa
• Perlambatan proses perizinan bisnis dan penelitian.