Mengenal Shut Down Pemerintah AS dan Dampaknya
WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali tutup atau shut down, setelah Senat gagal menyepakati rancangan anggaran federal, Selasa (30/9/2025). Terjadi kebuntuan antara Partai Republik dan Demokrat yang akhirnya gagal mencapai suara yang dibutuhkan untuk meloloskan rancangan anggaran baru.
Partai Republik berkuasa di Senat dengan memiliki 53 kursi, namun masih membutuhkan 7 suara tambahan dari Demokrat untuk meloloskan rancangan anggaran.
Awalnya rancangan anggaran yang diajukan Demokrat kalah dengan 47 melawa 53 suara. Selanjutnya rancangan anggaran versi Republik pun gagal lolos karena kekurangan 5 suara. Senator Rand Paul bahkan menolak rancangan dari partainya sendiri.
Istilah shut down pemerintah AS sering muncul ketika Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran. Peristiwa ini bukan sekadar istilah politik, melainkan situasi serius yang berdampak langsung pada jalannya roda pemerintahan dan kehidupan jutaan warga.
Shut down pemerintah AS terjadi ketika anggaran federal tidak disahkan tepat waktu oleh Kongres dan Presiden. Tanpa persetujuan anggaran baru, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai sebagian besar operasionalnya. Akibatnya, banyak lembaga federal harus menghentikan aktivitasnya, sementara para pegawai negeri sipil dipaksa cuti tanpa bayaran.
Tidak semua fungsi pemerintahan berhenti. Layanan penting seperti keamanan nasional, militer, pengendalian lalu lintas udara, serta rumah sakit federal tetap berjalan. Namun, banyak sektor publik lain akan lumpuh, di antaranya:
Setiap shut down membawa konsekuensi ekonomi. Ratusan ribu pegawai tidak menerima gaji tepat waktu, sementara aktivitas bisnis yang bergantung pada kontrak pemerintah juga ikut terganggu. Pasar keuangan biasanya merespons dengan gejolak, karena menilai shut down mencerminkan instabilitas politik.
Selain itu, masyarakat sipil menghadapi ketidakpastian. Dari wisatawan yang batal berkunjung ke taman nasional, hingga keluarga yang menunggu proses imigrasi tertunda, semuanya merasakan efek langsung.
Sistem politik AS menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Kongres memegang kendali penuh atas anggaran negara, sementara Presiden harus menandatanganinya. Perbedaan ideologi antara Partai Demokrat dan Republik sering membuat kesepakatan sulit tercapai.
Jika tidak ada kompromi, anggaran baru gagal disahkan, dan shut down tidak bisa dihindari. Situasi ini kerap dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar politik, dengan masing-masing pihak menekan lawannya untuk mengalah.
Sejak 1976, AS telah mengalami lebih dari 20 kali shut down dengan durasi bervariasi. Rekor terlama terjadi pada 2018–2019 di era Presiden Donald Trump, berlangsung selama 35 hari dan melumpuhkan banyak layanan publik.
Editor: Anton Suhartono