Muncul Tuntutan Pemakzulan Presiden Macron, DPR Prancis Bakal Pertimbangkan

PARIS, iNews.id – Majelis Nasional (DPR) Prancis pada Selasa (17/9/2024) ini bakal mempertimbangkan resolusi pemakzulan Presiden Emmanuel Macron. Resoulsi itu diajukan oleh kelompok sayap kiri La France Insoumise.

Partai tersebut mengajukan inisiatif ini setelah Macron mengesampingkan keterlibatan kelompok kiri dalam pemerintahan yang sedang dibentuk. Padahal, koalisi kiri berhasil memenangkan pemilihan umum anggota Parlemen Prancis pada Juli lalu.

5 Keunggulan Drone Shahed-139 yang Terbang Mendekati Kapal Induk Abraham Lincoln

Usulan pemakzulan tersebut diajukan sesuai dengan Pasal 68 Konstitusi Prancis. Pasal itu mengatur kemungkinan untuk menyingkirkan presiden dari kekuasaan jika dia melanggar tugasnya.

Resolusi tersebut didukung oleh 81 anggota parlemen dari blok Front Populer Baru (NFP) yang berhaluan kiri, termasuk 72 anggota parlemen dari La France Insoumise, serta Partai Hijau dan sejumlah anggota parlemen lainnya dari kelompok kiri Demokrat dan Republik.

Presiden Macron Disebut Tunjuk Michel Barnier Jadi Perdana Menteri Prancis

Badan kolegial tertinggi di Majelis Nasional Prancis, yang saat ini beranggotakan 12 dari 22 partai kiri, harus memutuskan apakah resolusi tersebut dapat diterima atau tidak. Pada saat yang sama, Partai Sosialis menolak mendukung inisiatif partai yang didirikan oleh Jean-Luc Melenchon. Mantan Presiden dan anggota Majelis Nasional saat ini, Francois Hollande, dan pemimpin Partai Hijau, Marine Tondelier, secara terbuka menentangnya.

Jika prosedur ini berhasil, teks resolusi tersebut harus disetujui oleh komisi legislatif yang beranggotakan 73 anggota parlemen. Namun, di komisi itu kubu kiri hanya memiliki 24 kursi. Sementara dibutuhkan persetujuan minimal dua pertiga dari total anggota Majelis Nasional (yang beranggotakan 385 orang). Mereka harus memberikan suaranya dalam waktu dua minggu.

Terkuak, Prancis Ternyata Pernah Bujuk Pavel Durov Pindahkan Kantor Pusat Telegram ke Paris

Dua tahap terakhir itu juga harus disahkan di Senat Prancis selaku majelis tinggi parlemen negara itu. Di Senat, kubu kiri juga tidak memiliki mayoritas. Namun, jika teks tersebut disetujui oleh Senat (232 suara), kedua majelis akan bertemu dalam sidang gabungan, dan resolusi tersebut harus didukung oleh 617 dari 925 anggota parlemen dari kedua majelis. Jika itu terjadi, pengunduran diri presiden harus segera dilakukan.

Pada 2016, Majelis Nasional juga menerima resolusi serupa mengenai pemakzulan Presiden Francois Hollande. Namun, resolusi tersebut dinyatkan tidak dapat diterima oleh DPR Prancis.

Dalam pemilu pada Juli lalu, blok sayap kiri memenangkan suara terbanyak dengan memperoleh 182 kursi dari 577 kursi Majelis Nasional. Koalisi Macron berada di posisi kedua, dengan 168 kursi. Sementara kubu sayap kanan radikal Partai National Rally dan para sekutunya menjadi kekuatan ketiga di parlemen dengan perolehan 143 kursi.

Dengan hasil tersebut, tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru. Susunan kabinet Prancis baru di bawah Perdana Menteri Michel Barnier diperkirakan akan diumumkan minggu ini.

Editor: Ahmad Islamy Jamil